Ilustrasi

BOLTIM-Sebanyak 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan, Senin (23/3).

Ketua Panitia Diklat Prajabatan, Nurman Limbanadi kepada BOLMONG FOX, Senin (23/03) kemarin mengatakan penyelenggaraan diklat prajabatan berdasarkan peraturan kepala Lembaga Admintrasi Negara untuk memberi peluang kepada CPNS menjadi PNS. "Kegiatan ini untuk membentuk PNS yang disiplin, profesionalis dan loyal serta memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat," kata Sekretaris BKDD Boltim ini.

Dia menambahkan peserta diklat prajabatan golongan III sebanyak 100 orang ditambah satu orang berasal dari Pemkab Sangihe yang dibagi dalam tiga angkatan. "Pengajarnya dari Widyaswara dan praktisi dengan materi klasikal dan nonklasikal atau magang," jelasnya.

Bupati Boltim Sehan Landjar berharap kegiatan diklat prajabatan memberi wawasan dan cakrawala berpikir yang jernih dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tantangan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin kompleks. "Jangan berpikir ini hanya sekadar formalitas, namun dimanfaatkan sebagai momentum untuk menimbah ilmu pengetahuan," kata Sehan.

Pelaksanaan diklat prajabatan bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Diklat adalah bagian dari pembangunan karakter ASN yang mampu berperilaku baik, berintegritas dan beretika. "Pemda telah mengalokasikan dana Rp1,3 miliar untuk pekasanaan diklat prajabatan CPNS Kategori dua, dan pelamar umum golongan dua dan golongan tiga," ungkapnya.(rid)

Tampak terlihat sejumlah pekerja buruh harian melakukan pembersihan atau pengangkatan endapan air dan becek di saluran drainase di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan

BOLTIM-Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH mengakui anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Boltim masih minim. Dan ini katanya, masih jauh dari harapan sesuai target awal saat pertama menjabat.

“Saat ini Pemda Boltim masih sangat terdesak dalam pembenahan infrastruktur dasar yaitu jalan-jalan desa dan jalan pertanian. Sementara anggaran Pemda Boltim sendiri kecil. Tadinya dalam visi misi saya pada saat tahun 2010 menargetkan Rp500 sampai Rp600 miliar per-tahun. Tapi ternyata target yang rencananya akan dicapai tidak sesuai yang diharapkan,” aku Eyang, begitu ia akrab disapa, saat memberikan sambutan dalam acara peletakkan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Bongkudai Selatan pekan lalu.

Eyang menyebut, pada tahun pertama hanya Rp231 miliar kemudian meningkat setiap tahunnya. “Tahun ke dua Rp292 miliar, tahun ke tiga Rp331 miliar, tahun ke empat Rp396 dan tahun ke lima ini Rp462. Saya juga secara pribadi merasa kecewa karena hal ini jauh dari target dari harapan saya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pedesaan lewat sektor pertanian, perdagangan, dan industri serta kelautan yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Namun begitu, kerja keras terus dilakukan Eyang dan jajarannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur meski dengan dana terbatas. Hasilnyapun sudah kelihatan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Khusus untuk infrastruktur jalan desa, pemda sendiri sudah mencapai angka 90 persen dan tinggal dua desa lagi yang tersisa," ungkapnya.

Bupati juga membeber bahwa tahun ini Boltim bakal kecipratan dana dari pusat sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan infrastruktur. "Dana tersebut terdiri dari Rp15 miliar untuk jalan, Rp15 Miliar untuk pasar, Rp5 miliar untuk irigasi serta Rp5 miliara lagi untuk gelanggang olahraga. Dan dana tersebut akan langsung masuk RKUD Pemda Boltim," tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Oskar Manoppo SE MM melalui telepon genggam, Minggu (22/03) kemarin kepada BOLMONG FOX menjelaskan bahwa transfer dana tersebut masih menunggu Perpres.

"Itu masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Perubahan nomor 162 tahun 2015 yang menyebutkan tentang alokasi transfer dana seluruh pemda. Karena Perpres itulah menjadi dasar acuan dari segi keseluruhan, berapa semuanya yang akan dialokasikan untuk Boltim. Nantinya ketika ada perubahan Pepres nomor 162 tentang penambahan alokasi karena adanya APBNP, perubahan anggaran atau penambahan pendapatan nanti akan diketahui jumlah keseluruhan yang akan diterima oleh Pemda Boltim melalui perubahan anggaran tersebut," ungkapnya.

Dia juga mengharapkan, bantuan tersebut akan disalurkan pada tahun ini. "Saya juga berharap, mudah-mudahan dana tersebut akan masuk pada tahun ini. Karena kami tidak bisa mencantumkan angka di APBD tanpa ada dasar peraturan. Karena pendapatan ini berhubungan langsung dengan belanja daerah," tutupnya.(rid)

Operasi Pasar Beras (foto:ils)

Kapal Pumpboat

BOLTIM- Dua nelayan asal Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) meninggal dunia terkena bom ikan saat melaut di perairan Desa Jiko Belanga, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (04/03/2015) lalu.
Albert Takumansang (33), warga Desa Jiko Belanga,  menuturkan siang itu dia melihat dua perahu (Pumpboat,red) asing, bukan milik warga sekitar, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di wilayah perairan laut Pulau Lampu. "Saat saya kembali ke rumah sekitar pukul 11 siang, ada bunyi ledakan yang cukup keras. Getarannya kuat sekali hingga ke Kampung (Jiko Belanga)," terangnya, Kamis (05/03/2015).
Senada, penjaga pulau lampu, Handri Kakomboji (45) mengaku melihat dua perahu yang ditumpangi lima nelayan sedang mencari ikan dengan menggunakan bom. Siang harinya lanjut Handri, para nelayan itu terlihat menuju Tanjung Plesko. "Tiba-tiba sekitar jam 11 siang terdengar ledakan cukup keras dari arah wilayah Tanjung Plesko," bebernya.
Kapolsek Rural Nuangan, Iptu Sudariyo B Harjo Kepada BOLMONG FOX, Kamis (05/03/2015) kemarin mengatakan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan tim dipimpin Wakapolsek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Namun sudah tak menemukan korban maupun perahu yang meledak tersebut. "Kita baru mendapat laporan sore hari dan langsung turun ke TKP tapi sudah tak menemukan korban karena langsung dibawa ke kampung halaman melalui laut, tak dibawa ke Jiko Belanga," katanya.
Dia mengakui, sulitnya akses informasi dan medan jalan menyulitkan pihak kepolisian merespon cepat laporan tersebut. Polisi harus menyewa perahu menuju desa terpencil di Boltim itu agar bisa ke TKP. Karenanya, tim dari Polsek baru bisa kembali subuh keesokan harinya. "Kita mendapat informasi korban setelah mengecek ke Polsek Belang. Sehingga kita sudah turunkan tim ke Desa Tumbak," tukasnya.
Diungkap Kapolsek, peristiwa tersebut menelan dua korban meninggal dunia  yakni Anto Hasan (33) warga Bentenan dan Rifandi Hasan (24) warga Desa Tumbak. Satu korban lainnya yang terluka dan sedang dirawat di rumah sakit Noongan yakni Mohammad Nelwan (14), juga warga Desa Tumbak.
Dijelaskan pula, para korban melakukan penangkapan ikan dengan pengeboman. Para korban kini sudah di kampung halamannya. "Kemungkinan keliru menyambung kabel penghubung rakitan dan baterai yang digunakkan sebagai pemicu ledakan. Sehingga bom tersebut meledak dalam perahu yang ditumpangi korban," terangnya.




Peliput: Rezky Dasinsingon
Editor: Tonny Damopolii

Korban saat ditemukan warga.

BOLTIM- Warga Desa Bai, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dihebohkan penemuan jasad seorang pria yang tergantung di pohon durian di perkebunan Molobog-Motoboi, Kamis (05/03/2015).
Berdasarkan informasi yang dirangkum BOLMONG FOX di Polsek Rural Nuangan, korban bernama Lii Pontoh (42) warga Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu yang berprofesi sebagai petani. Diduga, korban sengaja mengakhiri hidup dengan cara gantung diri menggunakan seutas tali di pohon durian.
"Motifnya masih kami lidik, tapi menurut pengakuan keluarga itu permasalahan keluarga atau sakit hati," kata Kapolsek Rural Nuangan, Iptu Sudariyo Harjo.
Kapolsek mengungkapkan, korban ditemukan pertama kali oleh keluarganya sendiri yang berada di kebun yang sama saat kejadian. "Posisi korban jauh dari keluarganya yang berada di pondok (gubuk,red) karena perkebunannya luas. Tadi dilaporkan sekitar pukul 3 sore," bebernya.
Jenazah korban sendiri sempat dibawa ke Puskemas Nuangan untuk divisum luar. Namun keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi sehingga dibuatkan surat pernyataan. "Jasadnya sudah dibawah pihak keluarga ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Namun kami tetap menyelidiki motifnya," tegas Kapolsek.
Lebih jauh Kapolsek mengatakan, dugaan sementara kasus ini murni bunuh diri. "Lihat di TKP (tempat kejadian perkara,red) murni gantung diri, tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tapi menyimpulkan itu, dokter. Polisi tetap menyelidikinya," pungkasnya.


Peliput: Rezky Dasinsingon
Editor: Tonny Damopolii

Ilustrasi hutan.

BOLTIM – Dugaan penjualan Hutan Produksi Tanam (HPT) yang berlokasi  di Desa Loyow Kabupaten Boltim yang di tangani pihak Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow, terus bergulir.

Kepala satuan (Kasat) Reskrim AKP Iver S Manossoh SH, kepada Sejumlah Wartawan, Minggu (01/02) Kemarin mengatakan, sudah dua kali melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan kepada pihak Yayasan yang membeli lahan milik negara tersebut. "Penyidik sudah kirim surat panggilan sebanyak dua kali kepada pihak yayasan, namun sayangnya sampai saat ini, pihak yayasan tidak pro aktif terkait panggilan tersebut,"kata Iver.

Tidak hadirnya pihak yayasan untuk memberi keterangan, lanjut Iver pihaknya akan mengambil sikap tegas. "Penyidik akan menjemput paksa kepada pihak yayasan yang tidak mematuhi panggilan, ini sesuai dengan aturan pasal 212 dan 216 KUHP," tegas Iver.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan  (Dishut) Boltim Dr Sonny Waroka telah dipanggil pihak penyidik untuk dimintai keterangan. "Ia saya sudah memberikan keterangan,  sesuai hasil di lapangan tidak terjadi penjualan hutan di HPT tersebut. Kami juga sudah turun dengan kepolisian meninjau langsung keberadaan HPT itu,"ujar Warokan saat di konfirmasi lalu.

Seperti diketahui, kasus HPT milik Negara yang tak bisa diperjual belikan itu, telah menyeret se dikitnya 45 warga, diantaranya beberapa perangkat desa dan warga sekitar yang diduga  telah menerima uang sebanyak 600 juta lebih dari total 1,8 M yang dijanjikan oleh pihak Yayasan Masarang milik William Smith. Selain warga dan beberapa perangkat desa.






Peliput: Risky Dasinsingon
Editor: Sumitro Dolot

Pembangunan gedung kantor DPRD Boltim.

BOLTIM - Melewati batas waktu yang disepakati, penyelesaian pembangunan gedung DPRD Kabupaten Boltim, oleh perusahaan kontraktor CV. Harapan Niaga Kencana diputus kontrak.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Boltim Minderd Mawu kepada BOLMONGFOX, Senin (29/12/2014). Dia mengatakan, pihaknya baru saja melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor.

"Kami sudah memutuskan kontraknya, karena sesuai dengan kesepakatan bersama pada tanggal 29 Desember 2014 ini harusnya sudah selesai," tutur Mawu.

Bukan hanya untuk pembangunan Dewan Boltim saja yang telah diputuskan, lanjut Minderd, pengadaan Asphalt Sprayer senilai Rp110.500.000 juga telah diputuskan dikarenakan bahannya hingga kini tidak ada kepastian kelanjutannya. "Asphalt Sprayer hingga penandatanganan putusan ini dilangsungkan, sampai dengan detik ini pun belum ada," lanjut Minderd.

Sementara, dari hasil prosentase realisasi pembangunan gedung DPRD Boltim sampai dengan hari ini, tambah Minderd, hanya berkisar 75 persen, sedangkan untuk pembangunan drainase di Desa Tutuyan yang berada tepat di depan kantor DPRD tersebut, tinggal menunggu sampai besok.

"Pembangunan drainase itu akan diputuskan besok. Meskipun pembangunan tersebut tidak sampai mencapai terget sampai dengan 100 persen," tegas Mawu.

Bahkan, pengaspalan di jalan Kokapoi-Kakenturan, pihaknya masih tetap optimis akan segera diselesaikan hingga mencapai target sampai dengan 100 persen. "Dan kalaupun tidak, tetap akan diputuskan besok," ungkap Minderd.








Peliput: Rezky Dasinsingon
Editor: David Sumilat

Ilustrasi pelantikan.

BOLTIM - Dua puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2014-2019 kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua Boltim Coruption Watch (BCW), Irawan Unonongo.

Dirinya menilai, anggota legislatif yang baru dilantik pada bulan September lalu itu, hingga kini tercatat sudah menyerap anggaran Rp1,2 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya operasional perjalan dinas.

“Ini jelas bertolakbelakang dengan tujuan komitmen mereka yang sebelumnya dulu masih sebagai Calon Legislatif (Caleg). saat itu mempunyai keinginan besar menjadi wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan rakyat di daerah daripada hanya menghabiskan anggaran untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) keluar daerah dan lain-lain," semburnya, kepada sejumlah media pekan lalu.

Lanjut Irawan, ada baiknya dan lebih bermanfaat jika anggaran sebesar itu jika dialihkan ke sarana pembangunan, fasilitas umum ataupun sekolah. Itu akan lebih terasa langsung oleh masyarakat.

“Kalaupun masih juga seperti DPRD periode lalu yang dinilai banyak melakukan perjalanan dinas luar daerah yang realisasinya tidak jelas di masyarakat, itu berarti sama saja tidak ada bedanya dengan DPRD sekarang ini,” ujarnya.

Kepala Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Boltim, Oscar Manoppo terkait dengan anggaran perjalanan dinas DPRD itu membenarkan, memang anggarannya seperti itu sesuai dengan tugas mereka.

“Setiap perjalanan untuk wakil rakyat Boltim yang sekarang ini, menghabiskan Rp400 Juta. Jadi untuk empat bulan terakhir ini anggaran yang dihabiskan, sudah mencapai Rp1,2 Miliar. tapi ini, belum ditambah atau dikalkulasi dengan perjalan dinas pada bulan Januari 2014 lalu,” terang Oscar Rabu, (17/12/2014) siang tadi.






Peliput: Kiki Dasinsingon
Editor: David Sumilat

Ilustrasi pengobatan gratis.

BOLTIM - Sukses menggelar pengobatan gratis di Desa Tutuyan II beberapa waktu lalu, pekan depan rencananya akan melaksanakan gelaran yang sama. Kali ini yang berkesempatan di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan.

Kepada BOLMONG FOX, Rabu (17/12/2014), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Eko Marsidi menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Samratulangi Manado Fakultas Poli Tehnik untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
"Kegiatan kali ini akan diadakan pada 27 Desember minggu depan,"  ujar Eko.

Marsidi juga mengharapkan, agar kiranya semua masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Nuangan, agar ikut serta dalam kegiatan. "Meminta partisipasi masyarakat untuk pengobatan gratis dan khitanan masal kali ini," tandas Eko.







Peliput: Kiki Dasinsingon
Editor: David Sumilat

Ilustrasi

BOLTIM - Setelah beberapa hari pencarian, Sangadi Desa Atoga Induk, Kecamatan Nuangan akhirnya 'menyerahkan diri' ke pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Boltim. Sangadi berinial SO, diduga terlibat kasus penggelapan keuangan Alokasi Dana Desa 9ADD) tahap dua, dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan tiga di Desa Atoga Induk beberapa waktu lalu.

Kaban BPMPD Drs Rusdi Gumalangit saat disambangi di ruang kerjanya kepada BOLMONG FOX membenarkan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan diri pada pukul 13:15 WITA Minggu (14/12/2014) kemarin, dan langsung menindaklanjuti dengan melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Pejabat sangadi tersebut telah dalam proses pemeriksaan, selanjutnya untuk pengambilan keputusan, besok akan diserahkan penuh kepada Bupati,” ujar Rusdi, Senin (15/12/2014).

Sementara, SO terduga pelaku penggelapan dan ADD dan TPAPD itu, saat diwawancarai, enggan memberikan komentar apapun soal tindakannya tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto SSos saat bersama sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (15/12/2014) menuturkan, sesuai dengan surat rekomendasi Nomor XII/2014 tertanggal 15 Desember yang ditandatangani oleh Ketua Dewan sendiri, yang ditujukan langsung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab), merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan oleh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Boltim di Desa Atoga Kecamatan Nuangan dan Desa Modayag Induk di Kecamatan Modayag, juga berdasarkan laporan masyarakat. “Besok Surat Rekomendasinya akan langsung diberikan ke pihak Pemkab,” tutur Alul sapaan akrab Ketua Dewan ini.





Peliput: Rizky Dasinsingon
Editor: David Sumilat

KOTAMOBAGU –Peserta seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Bolmong Raya dianggap gugur jika tidak hadir dalam tes pekan ini. Hal ini ditekankan menjelang pelaksanaan tes tertulis pada hari Kamis (11/12/2014) oleh Tim Seleksi (Timsel) Panwaslu Wilayah II yang meliputi Kotamobagu, Boltim, Bolsel, Bolmong, dan Bolmut.

Demikian yang diutarakan sekretaris Timsel Panwaslu Wilayah II Bolmong Raya, Hi Wahyudin Ukoli SHI. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan harus dipatuhi oleh setiap peserta seleksi.

"Mereka juga tidak akan lulus ke tahap selanjutnya usai tes tertulis," ungkap Wahyudin kepada BOLMONG FOX, Selasa (09/12/2014).

Sebelumnya, para peserta sudah melalui tahapan uji legalitas dan keabsahan berkas dan akan melanjutkan tahapan seleksi selanjutnya, yaitu ujian tertulis."Tes ini akan digelar di Aula Kantor Dinas Pertanian Kota Kotamobagu, hari Kamis pekan ini," lanjut Ukoli.

Dia pun menerangkan bahwa hari Senin (8/12/2014)kemarin adalah batas penyampaian tanggapan masyarakat terkait nama-nama peserta seleksi Panaslu wilayah II yang telah lulus berkas. “Kami melanjutkan dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama tersebut selama rentang waktu dari tanggal 3 hingga 8 Desember,” ujar Ukoli.

Ditambahkan Ukoli, sampai ditutupnya waktu permintaan tanggapan masyarakat kemarin, tidak ada satu pun tanggapan dari masyarakat yang masuk kepada tim seleksi. “Dan itu artinya semua yang lulus seleksi berkas berhak mengikuti ujian tertulis lusa nanti,” tambahnya.

Ukoli juga menyampaikan bahwa pengumuman tentang waktu penyelenggaraan ujian tertulis bisa dilihat pada pengumuman yang tim seleksi yang disampaikan melalui media massa. “Pengumuman terkait waktu ujian tertulis bisa peserta lihat pada media cetak, maupun online,” tutup Ukoli.









Peliput: Mendhy Paputungan
Editor: David Sumilat
Foto: Sekretaris Timsel Panwaslu Wilayah II Hi Wahyudin Ukoli SHI

BOLTIM - Pasca ditutupnya pendaftaran seleksi calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 18-24 November 2014 lalu, kini proses seleksi berkas, telah dirampungkan.

Hasilnya, 19 pelamar dinyatakan oleh Tim Seleksi (Timsel) Calon Panwaslu Boltim, dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut tes tertulis yang rencananya akan digelar pada Rabu (10/12) dan tes wawancara pada Sabtu (13/12) pekan mendatang. "Nanti yang akan menentukan kelulusan adalah Bawaslu Provinsi Sulut," ungkap Sekretaris Timsel Panwaslu Wilayah II Bolmong Raya, Wahyudin Ukoli. (*)

Kapolres Bolmong AKBP Wiliam Simanjuntak SIK.

BOLTIM - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bolaang Mongondow 'blusukan' ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tujuannya menyambangi kantor Polsek Modayag, Nuangan, dan Kotabunan yang masih masuk dalam wilayah kepemimpinannya.

Kunjungan perdana Kapolres Bolmong yang baru saja dilantik dua pekan lalu ini, merupakan tugas rutin dan bagian dari pemantapan kesiapan anggota menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Boltim tahun 2015 mendatang.

"Melihat kesiapan anggota dan fasilitas yang ada di kantor Polsek. Ini merupakan tugas rutin dan termasuk juga persiapan Pilkada," ungkap Kapolres Bolmong AKBP Wiliam Asnandar Simanjuntak SIK.

Dalam arahan yang diutarakan Kapolres kepada anggotanya yang dikunjungi, dia mengimbau untuk disiplin dalam tugas dan perilaku sehari-hari. "Anggota harus jaga kesehatan dan dekat dengan masyarakat," kata Wiliam.

Dijelaskan mantan Kasubdit Tipikor Polda Sulut ini, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada anggota yang indisipliner apalagi terlibat dalam kasus pribadi yang negatif.

"Saya tidak akan toleransi jika ada yang melanggar. Apalagi terkait KDRT, mabuk dan lain sebagainya,"tegas Simanjuntak.

Dari data dan informasi yang berhasil dihimpun, ketiga Polsek yang dikunjungi itu memiliki jumlah anggota yang bervariasi. Untuk Polsek Modayag berjumlah 33 anggota, Polsek Nuangan 22 anggota, dan Polsek Kotabunan berjumlah 35 anggota.

"Saya berharap anggota yang ada agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta memerhatikan dan memelihara jika diberikan kepercayaan menggunakan senjata api dan kendaraan dinas," ungkapnya lagi.

Kapolres bersama rombongan yang berangkat dari markas Polres Bolmong di Kotamobagu pukul 08.30 WITA, Kamis (27/11/2014) pagi tadi, juga melakukan kunjungan silaturahim di kediaman Bupati Boltim Sehan Salim Landjar di Tutuyan. Rombongan tiba sekira pukul 18.30 WITA dan disambut langsung Bupati bersama dengan sejumlah pimpinan SKPD. "Kunjungan silaturahmi ini, adalah selaku anggota Muspida kepada Pak Bupati," tutup Simanjuntak.




Peliput: Ade Putra Muno.
Editor: David Sumilat

BOLTIM - Terkait sering terjadinya tumpang tindih pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kotabunan. Dalam hal ini, sebagian sangadi mengeluhkan beberapa SPPT yang harus ditanggung pembayarannya sendiri dari tahun 2011.


Menurut kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Oscar Manoppo, sangadi-sangadi harus menutupi SPPT yang sudah terlanjur ganda, entah bagaimana caranya.

"Karena itu sudah ditargetkan maka otomatis apapun yang terjadi torang harus tagih, biar bagaimana pun itu akan menjadi piutang di tahun berikutnya," akunya.

"Kan ada pemutahiran untuk tahun 2015. Itu ada data base dari KPP Pratama dari 15 tahun yang lalu, makanya kan ada tumpang tindih masalah objek pajak mesjid, gereja, dan sekolah akan dilakukan pemuktahiran massal data mulai besok, bersama KPP Pratama Kotamobagu," jelasnya melanjutkan.

Oscar pun menerangkan bahwa ia tak bisa memberikan solusi untuk membijaksanai persoalan tersebut, karena sudah ditetapkan. "Jadi secara otomatis akan menjadi temuan dari BPK bahwa itu database dari KPP Pratama, jadi otomatis torang belum bisa melakukan perubahan, nanti pada tahun depan kami akan melakukan perubahan total," terang oscar kepada BOLMONGfox, belum lama ini.

Hal itu, lanjut Oscar, tinggal kebijakan internal sangadi, bagaimana cara mengatur agar tidak merogoh uang pribadi. "Ada kegiatan yang boleh bijaksanai dengan mekanisme begitu bukan berarti sangadi harus tutupi pake sangadi pe doi, ada dana-dana seting dari ADD, bukan berarti saya menganjurkan agar menyiasati," lanjutnya.

"Sudah tidak bisa diperbaiki lagi, kecuali tahun 2015 diperbaiki ini semua, dia jadi net (kosong) tidak ada lagi yang bermasalah. Ada objek pajak tapi ternyata depe wajib pajak tidak ada, itu akan torang bekeng penghapusan dan pendataan ulang," ungkapnya.

Dia pun menyalahkan para sangadi yang tidak terlalu sigap dalam masalah ini. "Mestinya mereka melakukan update data ke KPP Pratama Kotamobagu kalau dorang lakukan akan hilang secara otomatis, tapi kan dorang cuma badiam, otomatis database masih tabawa sampe sekarang. Makanya torang bekeng keputusan, SPPT yang bermasalah baik nama dan sebagainya," tutupnya.

Sebelumnya, satu di antara Sangadi di Kecamatan Kotabunan mengeluhkan akan hal itu. "Hal ini sudah terjadi dari tahun 2011 dan saya beserta beberapa aparat desa yang mencoba untuk mencari cara bagaimana bisa menutupi itu. Jumlahnya untuk tahun 2014 ini mencapai 2 jutaan lebih," keluh Sangadi yang tidak berkenan nama dan desanya dipublikasikan.

Lanjutnya lagi, hampir keseluruhan wajib pajak tidak mau membayar SPPT, karena (mereka, red) sudah membayar di desa lain yang juga terdata di desa itu. Ini sebenarnya bermasalah di data yang masih dipakai Pemda dari beberapa tahun yang lalu.

"Sehingga sering terjadi tumpang tindih atau ganda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Namun kerena sudah ada target dan itu harus dipenuhi oleh  sangadi-sangadi, sehingga kami bingung untuk memenuhinya," tuturnya.

Terinformasi, untuk tahun 2013 ada sejumlah Sangadi yang mengembalikan SPPT bermasalah ke DPPKAD, karena mereka bingung untuk mengambil uang dari mana agar bisa menutupi SPPT ganda.




Peliput: Rezky Damopolii
Editor: David Sumilat
Foto: Ilustrasi

BOLTIM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik sebesar Rp2.000, untuk jenis Premium dan Solar, membuat sejumlah tarif transportasi juga ikut naik. Padahal kenaikan itu masih diputuskan sepihak karena belum ada keputusan penetapan dari pemerintah. Untuk di Kecamatan Tutuyan misalnya, tarif becak motor atau lebih populer disebut Bentor, kini telah naik menjadi Rp5.000, yang pada tarif selumnya hanya Rp4.000.

Bukan hanya itu saja, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tombolikad memberikan tarif bagi konsumen yang mengisi BBM melalui galon. Tarifnya pun beragam sesuai dengan ukuran galon.

"Untuk ukuran galon kapasitas 25 liter dikenakan biaya Rp15.000 dan untuk galon yang ukurannya hanya bisa menampung 10 liter dikenakan biaya sebesar Rp10.000," ujar sumber petugas SPBU yang tak mau namanya disebut.

Menurutnya juga, kantor Kepolisian Sektor Urban Kotabunan mempunyai jatah premium yang harus disediakan untuk kendaraan operasional. "Jatah premium untuk Polsek Kotabunan setiap kali melakukan pengisian sejumlah 10 liter," ungkapnya pula.

Hal ini juga dibenarkan oleh seorang pedagang eceran premium yang berada di pinggiran jalan. Dia berkata dengan adanya kenaikan tarif pada pengisian galon itu, dikarenakan adanya peningkatan jatah untuk Polsek Urban Kotabunan.

"Saya mendengar bahwa adanya kenaikan Comersial Fee karena dengan adanya jatah 10 liter atau uang sejumlah Rp1.000.000 per bulan diperuntukkan kepada Polsek Urban Kotabunan," tandas pedagang tersebut yang juga enggan namanya disebutkan.

Dikonfirmasi terpisah melalui telepon genggam, Kapolsek Urban Kotabunan Kompol Teddy Pontoh Kepada BOLMONGfox, Selasa (18/11) kemarin menegaskan, terkait dengan adanya jatah premium dan lain sebagainya kepada pihak Polsek Kotabunan tidak ada sama sekali. "Jatah itu tidak ada sama sekali," ujar Pontoh.




Peliput: Rezky Dasinsingon
Editor: David Sumilat
Foto: Ilustrasi pengisian premium di SPBU

BOLTIM - Memasuki babak akhir perebutan kursi CPNS dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, masih menegangkan. Ratusan pelamar CPNS dari formasi SMK/sederajat memadati halaman ruang BKN Regional IX Provinsi. Tak pelak, banyak yang memakai istilah baru di BKN yang berada di Kota Manado ini sebagai 'Kampung Mongondow'. Bagaimana tidak? Istilah ini sudah sewajarnya karena baik di halaman maupun di ruangan tes gedung BKN Regional dipadati para pelamar dan pengantar pelamar yang berdomisili di Kota Kotamobagu dan Boltim. "So jadi kampung mongondow ini kantor BKN. Soalnya dapa lia samua muka-muka Mongondow, sedang logat samua so kantara Mongondow," canda Gunawan, seorang pelamar yang mengaku dari Molinow, Kotamobagu, Senin (17/11) kepada BOLMONGfox. Hal yang sama juga dituturkan Fina saat menunggu sepupunya sedang mengikuti tes. Fina yang mengaku dari Tutuyan ini, sembari berdoa kelulusan sepupunya, dia juga saat berada di BKN rasanya seperti ada di kampung sendiri. "Kita yang baru kali ini ka Manado, dapa rasa sama deng nda ka Manado. Soalnya samua di sini orang Mongondow," katanya sambil tertawa kecil. Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda saat ditemui mengatakan, saat ini sedang dalam pengujian dan hingga kini situasi tes masih terkendali. "Wajarlah, karena yang ikut tes juga kan pastinya putra daerah," tutur Darwis. (vid)

Suasana pelaksanaan tes CPNS, Foto: Ilustrasi

MANADO – Gempa yang mengguncang wilayah Propinsi Sulut dan sekitarnya, Sabtu (15/11) pagi tadi, membuat panik seluruh warga. Tidak terkecuali aktivitas pelaksanaak tes CPNS daerah Boltim yang sedang berlangsung di BKN Propinsi Sulut.
Meski sempat panik, seluruh peserta tetap mengikuti tes tersebut. Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda, ketika dikonfirmasi via telepon seluler, mengaku kondisi di lokasi pelaksanaan tes tetap aman dan kondusif.
“Kondisi di lokasi tes aman dan terkendali, sementara pelaksanaan tes terus berlanjut tanpa ada kendala,” ujar Darwis, siang ini.
Ia menghimbau, seluruh peserta yang hari ini sedang menunggu jadwal sesi tesnya, supaya tidak terlalu panik dan termakan dengan isu-isu yang hanya dinilai terlalu mendramatisir.
“Semua informasi resmi baiknya dilihat di situs BMKG pusat, jangan hanya dengar informasi yang tidak jelas sumbernya. Sehingga bisa-bisa peserta tes nanti sudah tidak fokus lagi dalam mengisi jawaban,” tukasnya.




Peliput : Kiki Dasinsingon
Editor : Meiki laoh

Titik gempa di wilayah Bolsel, Foto: Ist

BMR - Pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Badan Meteorologi, Kismatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data gempa beserta kekuatan magnitudonya. Alhasil, dari data yang dihimpun, setidaknya semenjak pagi tadi terdapat tujuh kali gempa selain di Halmahera Barat,  Provinsi Maluku, dua di antaranya berpusat di Bitung, dan Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulut.

"Kami harus waspada pada peringatan Tsunami yang diterbitkan pemerintah melalui BMKG. Yang kami khawatirkan adalah keluarga yang tinggal di pesisir pantai," kata seorang warga yang ditemui, sejumlah warga pun terlihat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Gempa pertama yang berkekuatan 7.3 Skala Richter bertitik di 132 kilometer Barat Laut Halmahera Barat, Maluku memang sempat membuat warga panik, apalagi gempa yang beruntun disusul hingga empat kali gempa susulan ini, akhirnya pada rilis terakhir BMKG sudah tidak berpotensi Tsunami lagi.

Untuk Bolmong Raya, titik gempa berpusat 93 kilometer Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan kekuatan 6,3 Skala Richter pada kedalaman 59 kilometer.

Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa 7,3 SR di Halmahera, Maluku Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau agar warga yang berada di daerah berstatus waspada untuk menjauhi pantai.

"Wilayah Gorontalo bagian utara, Maluku Buru, Maluku Seram bagian barat, Halmahera selatan dan Maluku Kota Ternate berstatus waspada. Pemda diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai," ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2014).

Sutopo mengatakan, gempa juga terasa kuat di Sitaro, Sulawesi Utara, hingga membuat masyarakat berhamburan keluar. Belum ada informasi korban maupun kerugian akibat gempa tersebut.

BNPB masih melakukan pengecekan di BPBD atas dampak tersebut dan menginstruksikan agar Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disiapkan beserta pesawat terbang dan logistik.

"Pendataan terus dilakukan dan akan disampaikan jika ada perkembangan lebih lanjut," ujar Sutopo.

Selain wilayah berstatus waspada, BNPB juga mengkategorikan wilayah dengan status siaga. Pemda setempat diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Berikut beberapa daerah yang dinyatakan bertatus siaga. (***)

1. Halmahera.
2. Halmahera-Utara.
3. Kepulauan Sula.
4. Bolaang Mongondow, Sulut bagian Selatan.
5. Kepulauan Sangihe.
6. Kepulauan Talaud.
7. Minahasa Bagian Selatan.
8. Minahasa Selatan.
9. Minahasa Utara Bagian Selatan.
10. Minahasa-Utara Bagian Utara.