Ilustrasi

BOLMUT - Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bolmut Drs Leksi kembali menegaskan sekolah harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Partisipasi aktif sekolah di antaranya, dapat menekan kecurigaan yang berlebihan jika bantuan BOS dapat tersalur lebih baik, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.

Untuk itu menurutnya, sudah selayaknya semua sekolah membuat dan menyebarluaskan surat pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS kepada semua pihak yang bersangkutan, baik itu orangtua siswan komite sekolah, maupun badan pengawas.

"Jangan menunggu ditanya baru dikasih tahu. Pajang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di papan pengumuman agar semua bisa tahu, atau jika perlu bagikan ke masing-masing orang tua siswa, agar transparan," ujar Talibo.

Dikatakannya lagi, mekanisme penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat disalurkan ke pemerintah provinsi, kemudian ke sekolah-sekolah. Penyaluran dana BOS ke provinsi tersebut dengan menggunakan mekanisme hibah.

"Mekanisme ini diharapkan akan mempercepat penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah. Penggunaan dana BOS triwulan I ini, diharapkan penggunaannya tepat sasaran," pungkasnya. (fil)

Ilustrasi

BOLTIM-Sebanyak 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan, Senin (23/3).

Ketua Panitia Diklat Prajabatan, Nurman Limbanadi kepada BOLMONG FOX, Senin (23/03) kemarin mengatakan penyelenggaraan diklat prajabatan berdasarkan peraturan kepala Lembaga Admintrasi Negara untuk memberi peluang kepada CPNS menjadi PNS. "Kegiatan ini untuk membentuk PNS yang disiplin, profesionalis dan loyal serta memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat," kata Sekretaris BKDD Boltim ini.

Dia menambahkan peserta diklat prajabatan golongan III sebanyak 100 orang ditambah satu orang berasal dari Pemkab Sangihe yang dibagi dalam tiga angkatan. "Pengajarnya dari Widyaswara dan praktisi dengan materi klasikal dan nonklasikal atau magang," jelasnya.

Bupati Boltim Sehan Landjar berharap kegiatan diklat prajabatan memberi wawasan dan cakrawala berpikir yang jernih dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tantangan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin kompleks. "Jangan berpikir ini hanya sekadar formalitas, namun dimanfaatkan sebagai momentum untuk menimbah ilmu pengetahuan," kata Sehan.

Pelaksanaan diklat prajabatan bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Diklat adalah bagian dari pembangunan karakter ASN yang mampu berperilaku baik, berintegritas dan beretika. "Pemda telah mengalokasikan dana Rp1,3 miliar untuk pekasanaan diklat prajabatan CPNS Kategori dua, dan pelamar umum golongan dua dan golongan tiga," ungkapnya.(rid)

Ilustrasi

MENANGGAPI kontroversi dan pertanyaan publik tentang materi pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan bahwa  Betul, memang pihaknya temukan materi-materi bermasalah pada buku tersebut dan juga buku-buku Kurikulum 2013 yang lain.

“Seperti saya tegaskan pada November lalu, Kurikulum 2013 dan perangkatnya adalah barang setengah matang yang dipaksakan. Atas alasan itulah kami menunda implementasinya agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh baik terhadap dokumen kurikulum, buku maupun proses pendampingan dan kesiapan sekolah dan guru,” ujar Anies.

Anies melanjutkan, bukan hanya satu hingga dua masalah saja yang ditemukan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta buku-buku Kurikulum 2013 yang lain. Untuk pelajaran agama banyak masyarakat yang cepat mengetahui. “Bayangkan akumulasi dampak dari kesalahan-kesalahan yang juga ada di pelajaran-pelajaran lain, seperti Matematika, Sejarah, Penjaskes dan lainnya, terhadap anak-anak kita,” tambah Baswedan.

Mendikbud menjelaskan bahwa berbagai kesalahan ini menjadi bukti betapa Kurikulum 2013 disiapkan secara instan dan tergesa-gesa. Penulis, penyelia dan penelaah diberi waktu terlalu sempit untuk memastikan buku-buku yang sampai ke anak-anak kita adalah buku yang bermutu. Menurut Anies, sesungguhnya berbagai risiko ketergesa-gesaan ini sudah diantisipasi oleh penyusun, di awal setiap buku Kurikulum 2013 diletakkan disklaimer yang tidak umum ditemukan dalam buku pelajaran sebelumnya. Disklaimer itu berbunyi antara lain, “Buku ini merupakan ‘dokumen hidup’ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.” (kmd)

Pintu gerbang SDN 3 Gogagoman.

KOTAMOBAGU - Adanya laporan wali murid bahwa instansi pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Gogagoman yang diduga melakukan punggutan liar pada sejumlah pedagang makanan, yang sempat diberitakan media ini beberapa waktu lalu. Yang pada saat itu berkilah uang tersebut untuk operasional mendadak dan pembayaran rekening tagihan listrik serta air bersih, tak pelak masuk ke telinga legislatif. Hal ini pun menuai sorotan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu selaku mitra kerja Dinas Pendidikan.

Seperti dikatakan salah satu anggota Komisi III Riana Sari Mokodongan, sekolah tersebut tidak bisa beralasan dengan diberlakukan pungutan itu, yang beralasan untuk membayar tagihan listrik dan lampu. Menurutnya, seluruh operasional sekolah telah dibiayai pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Dana bos kan untuk operasional sekolah, kalau mau ambil punggutan lain dan berkilah untuk pembiayaan listrik dan air, maka ini sudah tumpang tindih, itu harus segera dihentikan secepatnya," Kata Riana.

Dia pun berjanji masalah ini akan dibahas dalam rapat internal Komisinya. "Kami di komisi akan membicarakan hal ini dan segera menindaklanjuti," terang Riana.

Senada juga dikatakan Herry Coloay selaku Sekretaris Komisi III, bahkan pernyataannya lebih keras untuk meminta oknum Kepsek tersebut segera dievaluasi Dinas Pendidikan Kotamobagu. "Oknum Kepsek itu harus segera dipanggil pihak Diknas untuk dimintai klarifikasinya, dan bila terbukti maka seharusnya diberikan sanksi, bila perlu dicopot," tukas Coloay, Jumat pekan lalu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Diknaspora) Kotamobagu, Rukmi Simbala, ketika dimintai tanggapannya, mengatakan apa yang menjadi keluhan wali murid, pihaknya berjanji akan segera memanggil oknum kepala sekolah tersebut. "Kami akan memanggil kepala sekolah itu untuk dimintai klarifikasinya," tutur Rukmi.

Diketahui, kabar pungli ini mencuat setelah diinformasikan oleh wali murid beberapa waktu lalu, mengatakan di sekitar halaman sekolah telah disediakan lokasi dagangan makanan, dengan persyaratan harus membayar retribusi setiap bulan. Sehingga inilah yang menimbulkan keresahan sejumlah orang tua murid.

Anehnya, walaupun diterpa kabar tak sedap, namun tak dibantah oleh Kepala Sekolah, Margo Rompas, bahkan dirinya membenarkan punggutan kerap terjadi itu.
"Soal pungutan ke pedagang makanan itu sudah lama dilakukan sebelum saya menjadi kepala sekolah. Uangnya juga digunakan untuk keperluan mendadak serta untuk membayar listrik dan air bersih disekolah," aku Margo Rompas beberapa waktu lalu. (cq)

Ilustrasi belajar.

PERUBAHAN kebijakan dalam ujian nasional (UN) yang memutuskan UN tidak lagi menentukan kelulusan siswa, dikhawatirkan menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi turun. Namun hal itu dibantah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam.

Nizam mengatakan, dengan menghilangkan fungsi UN sebagai penentu kelulusan, Kemendikbud justru ingin mendorong bahwa motivasi belajar bisa lahir secara intrinsik, yaitu sebagai kebutuhan diri sendiri. “Anak sekolah selama tiga tahun itu kan ingin pintar, atau mencapai kompetensi yang disyaratkan. Kalau nggak ada motivasi itu apa gunanya sekolah,” ujar Nizam saat jumpa pers di Gecung C Kemendikbud, Jakarta, pekan lalu.

Untuk mengukur ketercapaian siswa dalam memenuhi kompetensi itu diperlukan ujian nasional. UN dijadikan sebagai cermin bagi seorang siswa apakah dirinya sudah sesuai kompetensi atau belum. “Motivasinya adalah kebutuhan kita untuk tahu, dan untuk membuktikan kalau sudah menguasai kompetensi itu,” tutur Nizam.

Meskipun kelulusan ditentukan sekolah, ucap Nizam, tapi jika siswa memiliki hasil UN yang baik, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pembuktian bahwa ia telah mencapai kompetensi yang ditentukan. “Kita ingin memotivasi datangnya dari dalam, karena butuh. Kalau dulu kan dipaksa,” katanya. (*)

-- Yayasan Jamin Perkuliahan Normal Kembali.

Kuasa Hukum dan Manajemen Yayasan Kabela saat jumpa Pers, Sabtu (24/1) lalu. (foto: davidsumilat)

KOTAMOBAGU – Konflik sengketa kepemilikan tanah antara Hanafi Sako yang menggugat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Dharma Kotamobagu, nampaknya sudah mulai menciptakan solusi bagi mahasiswa, pasca dicabutnya tuntutan oleh pihak Hanafi Sako sebagai penggugat. Sehingga pihak STIE pun mengambil jalan keluar untuk pindah lokasi kampus untuk sementara, demi kelancaran belajar mengajar di kampus jurusan perekonomian tersebut.

Selanjutnya, atas nama Yayasan KABELA Kotamobagu, yang menaungi STIE Widya Dharma mengimbau kepada seluruh orang tua, dan mahasiswa agar tidak merasa ragu untuk melanjutkan perkuliahan di kampus tersebut.

Demikian yang disampaikan Ketua Yayasan Hj Deasy Lasabuda dalam Konferensi Pers yang digelar di Kampus baru STIE Widya Dharma Kotamobagu, Gedung Manggala di Kelurahan Matali, Kotamobagu Selatan, Sabtu (24/1) sekira pukul 20.00 Wita. Dia pun melalui kuasa hukumnya, Youdi Robbi Porajouw SH menuturkan, siap menjamin kegiatan perkuliahan mahasiswa dan kegiatan akademik STIE Widya Dharma tetap berlangsung dan tidak akan terputus.

“Sambil menunggu keputusan tetap dari pengadilan tentang status kepemilikan gedung dan tanah STIE di jalan Kampus Kelurahan Mogolaing, agar perkuliahan tidak terganggu, maka sebagian peralatan untuk perkuliahan dan kegiatan akademik dipindahkan ke Gedung Manggala,” Lanjut Porajouw.

Dia pun menjelaskan terkait gedung yang berdiri di lahan sengketa itu merupakan bangunan yang dibangun menggunakan anggaran dari pemerintah. “Itu merupakan anggaran pemerintah daerah dan pusat sehingga tidak ada yang boleh mengklaim bahwa gedung itu juga adalh milik perseorangan,” ungkap Youdi melanjutkan.

Tambahnya sembari mengklarifikasi terkait persoalan penyegelan kampus yang terjadi beberapa waktu lalu, yang sempat menarik amarah mahasiswa, bahwa tindakan itu sudah menyalahi aturan sehingga nantinya dia berencana akan mengambil langkah selanjutnya terkait hal itu.
“Belum ada putusan pengadilan siapa yang menjadi pemenang, terkait gugatan yang dilontarkan pihak penggugat. Namun saat itu, seenaknya saja tanpa diketahui oleh pihak kampus, langsung memblokir gedung. Nanti akan ada langkah yang akan diambil dari pihak kami,” ucap Robbi melanjutkan.

Sementara, Ketua STIE Widya Dharma Farida Lasabuda menuturkan, untuk lahan kampus, sebenarnya sudah ada yang telah ditetapkan oleh yayasan, namun, sewaktu itu pihak penggugat yakni Hanafi Sako yang saat itu menjabat sebagai Ketua STIE Widya Dharma menghibahkan tanahnya untuk pembangunan kampus.

“Kami punya lahan sebenarnya yang terletak di Kelurahan Mongkonai tepat di pintu gerbang Kota Kotamobagu,” ungkap Farida.

Lasabuda pun meminta dan menjamin kepada seluruh mahasiswa agar mulai mengikuti perkuliahan seperti biasa tanpa terganggu lagi dengan konflik yang terjadi. “Kampus akan aktif kembali mulai pekan ini tepatnya hari Senin 26 Januari 2015. Hari itu sudah mulai aktivitas kampus untuk dinormalkan kembali,” tutup Lasabuda kepada sejumlah wartawan.





Peliput: David Sumilat
Editor: David Sumilat

Wisuda UTSU Manado.

KOTAMOBAGU – Demi menjaring pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah, guna mengantisipasi perilaku di luar batas kewajaran siswa, lima anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kotamobagu diturunkan berhadapan langsung dengan siswa.

Uniknya lagi, kelima anggota Satpol-PP ini harus menyamar layaknya siswa. Alhasil, dengan modal seragam putih abu-abu, mereka berhasil menjaring 20-an siswa berseragam SMA dari berbagai sekolah, Senin (24/11) sekira pukul 08.30 WITA.

Kepala Satpol-PP Kotamobagu Sahaya Mokoginta memberlakukan trik baru ini dan nyatanya berhasil. Dia meminta kepada tiap sekolah agar memberikan pembinaan kepada para siswa yang terjaring tersebut. “Selanjutnya mungkin ada sanksi yang lebih memberatkan agar ada efek jera bagi para siswa ini, dan tidak melakukannya lagi,” tegas Sahaya kepada BOLMONGfox.

Siswa yang berhasil dirazia Satpol-PP Kotamobagu.















Peliput: Nancy Kawuwung
Editor: David Sumilat
Foto: Seorang anggota Satpol-PP Kotamobagu yang menyamar/nancykawuwung

KOTAMOBAGU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kotamobagu kembali menjaring pelajar yang kedapatan berada di luar lingkungan sekolah saat jam belajar mengajar berlangsung. Sejumlah siswa yang diduga bolos ini langsung digiring menuju ke kantor Satpol-PP Kotamobagu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara, sebagian besar yang masuk dalam razia adalah siswa SMA dan SMP yang bersekolah di wilayah Kotamobagu.

Sebanyak lima orang pelajar kena razia oleh Satpol-PP, Selasa (4/11). Pada razia kali ini, Pol PP mendapati masing-masing 3 siswa SMK Cokroaminoto, 1 Siswa SMK 23 Maret, dan 1 Siswa SMP 3 Kotamobagu yang diduga sedang bolos Sekolah.

KTU Satpol-PP Kotamobagu Fanny Pudul menyebutkan,Satpol-PP melakukan razia berdasarkan laporan masyarakat. “Kami turun ke lapangan melakukan razia atas adanya laporan dari masyarakat yang resah melihat siswa sekolah berkeluyuran saat jam belajar. Dan paling banyak ditemukan siswa sedang bolos di warnet," kata Fanny, Kamis (06/11).

Ditambahkan juga bahwa pihaknya hanya bisa melakukan pembinaan dan mengembalikan mereka ke Sekolah masing-masing. “Kami tidak bisa melakukan tindakan lebih kepada siswa tersebut, kami hanya bisa melakukan pendataan, kemudian memberi pembinaan, dan selanjutnya kami kembalikan ke sekolah masing-masing ," lanjutnya.

Sementara itu pihak SMK 23 Maret ketika kami konfirmasi melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Mashuri Podomi, P.Pdi, MM menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Satpol-PP dan juga akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Pada dasarnya Sekolah sangat berterima kasih kepada Pol PP yang sudah merazia dan menemukan siswa kami yang sedang bolos. Kemudian kami juga punya tata tertib yang menyebutkan akan ada tindakan tegas pada siswa yang lebih dari 3 kali tertangkap razia, dan tindakan maksimal adalah dikembalikan ke orang tua” ujarnya.

Ditambahkan Podomi bahwa sekolah akan maksimal dalam membina siswanya. “Prinsipnya kami melihat semua siswa sebagai anak-bangsa, sehingga semuanya wajib diberi pembinaan semaksimal mungkin," tutupnya.



Peliput: Mendy E Paputungan
Editor: David Sumilat
Foto: Ilustrasi

KOTAMOBAGU - Untuk meningkatkan semangat berislam, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Graha Medika Kotamobagu gelar Tazkir dalam memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1436 Hijriah. Kegiatan yang dipusatkan di gedung Kampus STIKES Graha Medika, Jalan AKD Kelurahan Mongkonai, Sabtu (1/11), meraup minat sekira 200-an mahasiswa muslim.

Ketua Badan Tazkir Mahasiswa Muslim (BTMM) STIKES Graha Medika Kotamobagu Tedi Makalalag mengatakan, kegiatan yang bertajuk "Dengan Semangat 1 Muharram. Kita Wujudkan Perawat dan Bidan yang Profesional, Beriman, dan Bertaqwa" ini bertujuan untuk membangkitkan ghirah islamiah dalam diri mahasiswa muslim.

“Kegiatan ini kami niatkan sebagai pemicu untuk mulai masifnya aktifitas keislaman mahasiswa muslim di kampus ini, baik itu secara internal melalui kajian-kajian keislaman rutin dan berbagai kegiatan lainnya. Sehingga STIKES Graha Medika nanti, alumninya tidak hanya profesional, tetapi juga punya karakter Islam yang nyata. Selain internal, secara eksternal BTMM STIKES Graha Medika akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang ada di Universitas dan Sekolah Tinggi yang ada di Kotamobagu untuk bersama-sama membangkitkan ghirah berislam ke dalam lingkungan kampus,” jelasnya.

Lanjut Tedi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengahn Pelantikan pengurus BTMM STIKES Graha Medika Kotamobagu ynag baru. “Ini adalah penanda dimulainya langkah BTMM STIKES Graha Medika. Dan pada hari ini juga kami memulai dengan dilantiknya pengurus BTMM STIKES Graha Medika periode 2014-2015” jelasnya.



Peliput: Mendy E Paputungan
Editor: David Sumilat
Foto: Ilustrasi

..... Kualitas Merosot, Pemerintah Diminta Kerja Ekstra


KOTAMOBAGU - Selama hampir sepekan ini, kita diperhadapkan dengan pemberitaan yang bertopik pada pendidikan. Kita disajikan dengan pemberitaan yang memuat terkait sisi negatif dunia pendidikan. Begitu pula yang terjadi pada menurunnya kualitas pendidikan di Bolmong Raya.

Lihat saja, dalam sepekan lebih, kita melihat beberapa aktivitas pendidikan macet akibat ulah beberapa oknum. Ditambah lagi beberapa kejadian yang sempat menghebohkan dunia pendidikan di Kotamobagu. Akibatnya sarana pendidikan, dan siswa yang menjadi “tumbal” dari keganasan oknum yang terkesan menghambat jalannya pendidikan di daerah ini. 

Pekan lalu, kita diperhadapkan dengan penyegelan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bai’ yang berlokasi di Desa Bai’ Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang dari informasi dilakukan oleh ahli waris tanah. Kroscek yang diambil dari berbagai sumber resmi, ternyata si ahli waris merupakan mantan Sangadi Desa Bai’ yang mengklaim sebagai ahli waris dari tanah yang sudah dibangun sekolah itu.

Berselang beberapa hari kemudian, di Kota Kotamobagu terjadi hal yang hampir serupa. SDN 1 Gogagoman mendapat perlakuan yang tak sepatutnya menjadi contoh ini. Namun, yang melakukan penyegelan kali ini merupakan orang tua siswa bersama Dewan Komite Sekolah tersebut.
Dalam penyegelan tersebut, beberapa tuntutan disampaikan oleh para orang tua siswa. Dewan Komite sekolah itu pun menginginkan hal yang sama juga. Mereka menuntut agar guru-guru di sekolah itu tidak mengintimidasi siswanya. Dalam hal ini, dari informasi yang dihimpun oleh BOLMONGfox selama sepekan, terlihat banyak aktivitas guru disekolah tersebut yang tidak memenuhi standar pelayanan pendidikan.

“Dalam rapat antara ortu dan pihak sekolah selalu saja guru yang malah menantang siswa.  Malahan tiap mau istirahat siang, para siswa dilarang untuk belanja di luar dan malah dipaksa untuk menjajakan dagangan guru. Saat jam lowong pun banyak guru yang berjualan bukan di kantin namun di ruang kelas,” sambut rilis yang disampaikan Deny Mokodompit perwakilan Komite Sekolah.
Sementara, dalam aksi penyegelan tersebut masih banyak pula orang tua siswa yang lain menanggapi negatif. Satu di antara orang tua siswa menyebutkan aksi tersebut malah akan merugikan diri sendiri. “Setelah dipikir-pikir ternyata rugi juga anak saya tidak masuk sekolah selama sehari,” ujar Suriyati yang mengaku orang tua siswa sekolah tersebut kepada BOLMONGfox.

Kepala Sekolah SDN 1 Gogagoman Rusmin Mahmude menampik  bahwa ada guru yang mengintimidasi siswanya seperti yang diberitakan. “Nanti akan dievaluasi lagi terkait hal ini,” tutur Rusmin.

Dari kejadian tersebut, terlihat sarana pendidikan berupa hak untuk mendapatkan pengajaran dari siswanya kini terasa rugi dengan tidak mendapatkan pengajaran selama sehari akibat dari penyegelan tersebut. Pasalnya, penyegelan tersebut membuat sekolah yang terdiri dari enam kelas tersebut, secara otomatis diliburkan karena tidak bisa masuk ke dalam kelas mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Dra Rukmini Simbala MAP mengaku siap untuk meninjau kembali aktivitas dan kinerja dari civitas sekolah di Kotamobagu. “Saya akan mengevaluasi kembali,” ujarnya singkat.

Tak hanya sampai di situ saja, pengurangan mutu pendidikan terlihat dari aktivitas pelajar yang sudah mulai pada tingkat kenakalan remaja, padahal yang kita tahu bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu sedang dalam gencarnya dalam visi dan misinya untuk mencerdaskan daerahnya lewat pendidikan yang bermutu.

Data yang diambil dari aparat penegak disiplin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkot Kotamobagu mendapati, terdapat 70 siswa yang duduk di bangku SMP dan SMK, sejak bulan September hingga pertengahan bulan Oktober 2014 terjaring razia oleh satuan tersebut.
Puluhan siswa tersebut, tercatat sebagai pelajar di sejumlah sekolah di Kotamobagu. Di antaranya siswa Sekolah Yayasan Yadika, SMK 23 Maret, SMK Cokroaminoto , SMP Kristen, dan SMP 4 Kotamobagu.

Lebih buruknya lagi  ternyata saat pihak Sat Pol-PP melakukan razia, sejumlah siswa yang berhasil terjaring diduga telah melakukan bermacam-macam kasus, di antara mereka ada yang sedang mengonsumsi obat  terlarang jenis Dekorin dan obat pengencer batuk Komix. Sedangkan yang lainnya   terjaring razia saat bolos dan bermain game di warnet dan  juga sedang merokok di jam aktivitas belajar.

Sementara itu, dari hasil konfirmasi Kepala Satpol-PP Kotamobagu Sahaya Mokoginta, Selasa (21/10) kepada BOLMONGfox mengatakan, banyaknya siswa yang terjaring razia itu memiriskan bagi dunia pendidikan di Kotamobagu.

Hal ini sangat perlu dilakukan tindakan dari sekolah itu sendiri, ketika siswa yg terjaring diserahkan kembali ke sekolah,seharusnya jangan dibiarkan. Harusnya ada sanksi yang tegas dari sekolah.
"Walaupun demikian,kita akan tetap melakukan razia anak sekolah pada saat jam belajar dan dari pihak kami meminta agar supaya dari pihak sekolah supaya lebih tegas lagi," kata Sahaya.

Pemerhati pendidikan di Kotamobagu, Mendhy E Paputungan meminta kepada pemerintah daerah agar dapat meninjau kembali mutu pendidikan yang semakin merosot. Pasalnya, menurut Ketua IMM cabang Kotamobagu kepada BOLMONGfox melihat tidak adanya keseriusan dari pemerintah padahal sudah masuk dalam agenda utama misi capaian pemerintah Kotamobagu.

“Ini menjadi sebuah tamparan keras bagi pemerintah agar bisa melihat langsung yang terjadi di wilayah pendidikan ini. Nyatanya yang terlihat sudah tidak memadai lagi untuk dikatakan anak-anak yang terdidik. Kini orang tua pun sudah mencontohi yang tidak baik juga bagi anaknya, seperti yang terjadi saat penyegelan yang terjadi disejumlah sekolah. Harusnya orang tua yang menjadi tolak ukur anaknya untuk dicontohi,” ungkap Paputungan.  (Ncy/TimBfox)

PENDIDIKAN - Hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 di 63 perguruan tinggi negeri akan diumumkan pada Rabu, 16 Juli 2014 di website http://www.sbmptn.or.idmulai pukul 17.00 WIB.
Ujian SBMPTN dilakukan secara serentak di 44 daerah se-Indonesia pada 17 Juni, diikuti 664.509 peserta terdiri dari 240.278 peserta kelompok ujian sains dan teknologi (saintek), 258.035 peserta kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum) dan 166.196 peserta kelompok ujian campuran.
Adapun materi ujian yang diujikan yakni Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar (TKD) Saintek, TKD Soshum.
Ke-664.509 peserta ujian SBMPTN itu memperebutkan kuota 86.000 kursi di 63 PTN  meliputi 54 PTN dibawah naungan Kemendikbud dan 9 PTN dibawah Kemenag.(bi)

BOLMONG - Kekurangan tenaga pengajar terus mewarnai aktifitas mengajar
disejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lolayan. Kalau sebelumnya,
SDN Bakan yang dikhabarkan kekurangan guru.
Kenyataan yang sama, juga dialami SDN Matali Baru. Selain kekurangan
tenaga guru, dengan hanya memiliki tiga tenaga guru PNS, sekolah dengan
ratusan siswa tersebut, memiliki 1 (satu) unit bangunan sekolah, hasil
swadaya masyarakat yang dilaporkan tidak layak lagi untuk digunakan,
Kepada Kepala sekolah (Kepsek) SDN Matali Sarina Lomamay Spd kepada
BOLMONGfox membenarkannya. " Satu unit bangunan sekolah hasil swadaya
masyarakat so rusak." Sebut Lumomay.
Meski demikian, Kepsek yang baru dilantik ini, tidak putus asa. "Kedepan
akan diusahakan mendapat bantuan dari pemerintah, guna lancarnya
kegiatan belajar mengajar," sambungnya lagi, sambil mengatakan pihaknya
juga kekurangan tenaga guru, hingga mengakibatkan proses belajar
mengajar (PBM) terganggu.
Sementara itu, salah seorang Wali murid ditemui terpisah, berharap Dinas
pendidikan, pemuda dan olah raga (Dikpora), menambah tenaga guru, guna
lancarnya proses belajar mengajar, " Tu guru so boleh mo tambah, dari
dulu jumlah guru cuma sadiki, mereka rangkap samua kalu mengajar," Kata
Papa Opan berharap Pemerintah dapat memperhatikan pendidikan siswa yang
berada jauh dari Ibu kota Kabupaten. (tof)

Kadis Dikpora KK Rukmini Simbala, MAP

PENDIDIKAN – Saat ini dibukanya pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2014/2015 tengah berlangsung. Pastinya, bagi para orang tua yang
akan mendaftarkan anaknya di bangku sekolah, harus mempersiapkan diri
secara matang.

Untuk itu, seluruh sekolah negeri di Kotamobagu, terlebih bagi siswa
yang kurang mampu, dilarang keras memungut uang pendaftaran sepeserpun
kepada siswa baru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
(Disdikpora) Kotamobagu Dra Rukmini Simbala MAP, kepada Bolmongfox,
Kamis (19/6/2014).

Dia menjelaskan, dana sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah dan
tidak ada lagi pungutan saat penerimaan siswa baru karena bantuan
operasional sekolah telah disiapkan. "Untuk sekolah negeri pastinya
tidak ada lagi beban yang harus diberikan tanggungan pada pendaftaran
siswa baru," ucap Simbala.

Sementara, lanjutnya bagi sekolah swasta tidak termasuk dalam anggaran
yang disiapkan sehingga bergantung pada yayasan pengelola masing-masing
sekolah. "Semua diserahkan ke pihak sekolah atau pengelola
masing-masing," tandasnya. (vid)

Jakarta - Pengiriman perdana Buku Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran
siswa SMP, SMA, dan SMK, dimulai sore ini. Sebanyak 1,6 juta buku akan
dikirim ke Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Barat.

"Kita mengirim ke wilayah Jakarta dan sebagian Jawa Barat dulu," kata
Ahmad Mughira Nurani, Presdir Pimpinan Kemitraan dari Konsorsium PT
Intermasa dalam sambutannya di Acara Pelepasan Pengiriman Perdana Buku
Kurikulum 2013 di Gudang PT Intermasa, Komplek Gudang KIMU Blok B3,
Jalan Akses Pintu Tol Cibitung, Jawa Barat, Rabu (18/6/2014).

Konsorsium PT Intermasa ini terdiri dari beberapa perusahaan percetakan
buku dan perusahaan logistik yakni Ghalia Indonesia Printing, Golden
Web, Malta Offset and Digital Printing, Nusa Agung, Dian Rakyat, Rosda,
CV Thursina, Pos Logistics, Pos Indonesia, dan Sinar Baru Algensindo.

Acara seremonial syukuran Pelepasan Pengiriman Perdana Buku Kurikulum
2013 dimulai pukul 15.11 wib di Gudang PT Intermasa dipimpin oleh
Manajer Proyek PT Intermasa Imron Rosadi. Hadir pula dalam acara ini
Sesditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman dan Dirut PT Pos
Indonesia Budi Setyawan.

PT Intermasa menang tender untuk mencetak buku pelajaran Kurikulum 2013
mencakup 20 wilayah dari 74 wilayah. Biaya pencetakan buku per wilayah
adalah Rp 6 miliar - Rp 7 miliar. Sedangkan untuk pengiriman 1,6 juta
buku sore ini untuk wilayah 66 dan 65 yakni DKI Jakarta biaya
pencetakannya mencapai Rp 37 miliar.

"Jadi total kurang lebih Rp 200 miliar," demikian jelas Manajer Proyek
PT Intermasa Imron Rosadi mengenai nilai proyek pencetakan buku yang
dimenangkan konsorsiumnya.

Sementara Sekretaris Ditjen Dikdasmen Thamrin Kasman mengatakan bahwa
pihaknya merencanakan akan mencetak buku Kurikulum 2013 untuk tingkat
SD-SMA/SMK sebanyak 243 juta buku.

"Untuk jumlah buku yang akan dicetak sendiri ada sekitar 243 juta
eksemplar. Harus ada pembagian tugas dalam menyelesaikan program ini.
Pembagian tugas tersebut dimulai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang melelang, konsorsium PT Intermasa
mencetak dan Pos Indonesia mendistribusikan. Pihak kabupaten pun juga
memiliki andil dalam pengawasan proses ini," jelas Thamrin.

Ditargetkan saat masuk tahun ajaran baru, yakni Senin pekan ketiga Juli
2014, buku-buku kurikulum 2014 sudah bisa dibagikan merata ke
sekolah-sekolah.(dtc)

BOLMONG- Kurangnya tenaga guru masih terus menyelimuti dunia pendidikan di Bolaang Mongondow (Bolmong). Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bakan Kecamatan Lolayan misalnya dikhabarkan hanya memiliki tiga orang tenaga
guru.
Terbatasnya jumlah tenaga pengajar ini, diakui sangan mengganggu proses
belajar mengajar (PBM), " Memang ada beberapa tenaga honor, namun untuk
memenuhi kebutuhan yang ada, ketambahan tenaga honor saja tidak cukup,"
jelas Saripudin Mamonto.
Pengajar di SDN Bakan ini mengaku, pihaknya sering mengalami kesulitan
dalam menghadapi siswa yang jumlahnya ratusan. " Terpaksa torang jaga
rangkap kalu mengajar, supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan
baik," Sambung Mamonto lagi.
Kurangnya tenaga pengajar tersebut, juga dikeluhkan sejumlah wali murid,
dengan mendorong Pemerintah khususnya instansi tehnis, untuk dapat
memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di SDN Bakan, agar jumlah siswa
seimbang dengan jumlah guru, " Kami minta Diknas melakukan pemerataan,
agar PBM berjalan dengan baik." Sebut Tanda Mokoagow orang tua siswa
yang prihatin melihat kurangnya tenaga guru di SDN Bakan. (tro)