Marlina Moha Siahaan bersama Yasti Soepredjo Mokoagow

k maju di Pilgub Sulut sebagai keterwakilan BMR.

Ilustrasi

KOTAMOBAGU-Salah satu tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu atas dugaan penculikan dan percobaan pemerkosaan berinisial MM alias Bute, melarikan diri saat akan disidang di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Selasa (24/3) sekitar pukul 13.00 WITA. Akibatnya, agenda sidang pemeriksaan saksi yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan. 

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Febrian Muhammad SH MH yang dikonfirmasi BOLMONG FOX membenarkan informasi tersebut. Namun ia mengaku belum mengetahui persis kronologis sampai terdakwa berhasil kabur dari kawalan petugas kejasaan.
Tetapi katanya, pihaknya telah menghubungi aparat kepolisian Polres Bolmong untuk membantu melakukan pencarian. "Nanti saya akan kasih informasi lebih lanjut ya. Tahanan itu berinisial MM, yang pasti saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Buser dari Polres Bolmong untuk mencari tahanan itu," Jelas Febryan.

Diketahui MM alias Bute merupakan terdakwa kasus dugaan penculikan dan percobaan pemerkosaan gadis, warga Kotamobagu Timur pada tahun 2014 silam. Ia kemudian berhasil ditangkap tim reskrim Polres Bolmong setelah dilumpuhkan dengan timah panas, di wilayah Jalan AKD Mongkonai, pada 12 November 2014 silam lalu digiring ke rutan Polres Bolmong guna menjalani pemeriksaan, hingga proses berlanjut sampai di kejaksaan.(dex)

Herry Frangki Coloay SE.

KOTAMOBAGU – Sebagai wakil rakyat, sudah pada tempatnya apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi tempat pengeluhan warga masyarakat.

Hal ini seperti yang terjadi pada Herry Frangki Coloay SE yang mendapat keluhan dari warga Kelurahan  Gogagoman tepatnya di kompleks Katulidan. Mereka mengeluhkan fasilitas jembatan penghubung yang belum tersedia.
Disampaikan Herry kepada BOLMONG FOX, Selasa (24/3) kemarin, warga kompleks Katulidan menghubungi dirinya dan meminta agar dapat meninjau jembatan penyeberangan yang ada di daerah mereka.

“Ada laporan dari warga Katulidan terkait akses jembatan di daerah mereka yang kondisinya memprihatinkan. Warga di kompleks tersebut ingin saya meninjau dan memfasilitasi, memperjuangkan kebutuhan mereka akan akses jalan dan jembatan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kotamobagu tersebut, kemudian ditemani sejumlah awak media melakukan kunjungan ke wilayah itu. Pada kunjungan tersebut, Herry berdiskusi dan menanyakan keinginan warga. Sekembalinya ke kantor DPRD Kotamobagu, Herry menyebutkan, dirinya telah memahami keinginan warga Katulidan, dan dirinya akan mencoba memberikan solusi.

“Jadi mereka ingin akses jalan dan jembatan untuk menghubungkan dua daerah Katulidan atas dan Katulidan bawah, yang selama ini mereka selalu melalui jalan memutar,” ujarnya.

Ditambahkan politisi Partai Gerindra tersebut, dirinya akan coba mengusulkan keinginan warga tersebut agar bisa diperjuangkan oleh DPRD Kotamobagu. “Saya akan coba tawarkan untuk dimasukkan ke APBD Perubahan,” pungkasnya. (mep)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU - Dua perawat yang kesehariannya bekerja di ruang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datoe Bhinangkang, Unit Gawat Darurat (UGD), terlibat baku hantam hingga kejadian menghebohkan itu harus berlabuh ke laporan polisi, Selasa (24/3) kemarin, sekira pukul 11.00 WITA.

Kedua perawat itu yang diketahui berinisial SB alias Yun, Warga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan AM alias Alvi, Warga Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara. Usai saling serang, keduanya dengan waktu yang tidak bersamaan menempuh jalur hukum dengan mengadukan kejadian itu ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bolmong.

Dari pantauan BOLMONG FOX, laporan diawali dengan pengaduan Alvi, kepada petugas SPKT dimana dirinya merasa telah dianiaya oleh Yuyun dengan cara menjambak rambut, kemudian menampar wajah hingga diulangi berkali-kali. "Dia langsung berdiri dan menarik rambut saya setelahnya memukul wajah saya," adu Alvi.

Selang beberapa jam kemudian, Yuyun, tak mau kalah dan merasa dirugikan, ia juga melaporkan hal yang sama, di depan petugas SPKT. Dia mengadu bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Alvi. "Leher saya dicakar dan rambut saya ditarik berkali-kali hingga terasa sakit," kata Yuyun.

Dari kronologis kejadian perkara, sebagaimana dirilis Polres Bolmong, diketahui buntut dari saling menuding telah melakukan kesalahan di saat dinas malam, sehingga keduanya dipertemukan di hadapan Direktur Utama (Dirut) RSUD, namun sayang saling serang pun tak terelakkan karena keduanya terlibat adu jotos.

Sementara itu, Dirut RSUD Datoe Bhinangkang Sahara Albugis, hingga kini belum bisa memberikan tanggapan resmi ketika upaya konfirmasi dilakukan.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bolmong, melalui Kepala Bagian Sub Humas AKP Saiful Tamu, membenarkan telah menerima laporan tersebut, menurutnya saat ini sedang dalam penanganan hukum di ruang penyidik. "Sedang berproses hukum," singkat Tamu.(ceq)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU – Kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu karena telah mulai menerima pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Menariknya, untuk tahun ini, TPP yang diterima PNS Kotamobagu mengalami peningkatan dibanding sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, personil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Alfrits Nelson Paat dalam perbincangan dengan BOLMONG FOX melalui sambungan telepon genggam mengatakan setuju dengan kenaikan TPP yang diterima oleh para abdi negara ini.

“Pada prinsipnya saya setuju dengan peningkatan TPP yang diterima PNS Kotamobagu. Saya mengharapkan, dengan bertambahnya TPP, bisa memicu meningkatnya kinerja PNS Kotamobagu,” ujarnya.

Ditambahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dirinya meminta agar PNS Kotamobagu lebih termotivasi mendukung visi Kotamobagu tahun 2015 ini, yakni Tahun Pelayanan Dasar. “Khusus pada PNS yang bersentuhan langsung dengan aspek pelayanan, semisal tenaga kesehatan, dan pendidik. Sehingga, cita-cita menjadikan Kotamobagu sebagai kota untuk semua bisa terwujud,” ujarnya. (mep)

Drs Jainuddin Damopolii.

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu meminta seluruh masyarakat, khususnya aparat pemerintah yang ada di wilayah Kota Kotomobagu, untuk lebih meningkatkan lagi kebersihan di lingkungan masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Drs Jainuddin Damopolii, Selasa (24/3) kemarin, saat memimpin pelaksanaan rapat persiapan penilaian tahap 2 (P2) penghargaan Adipura. “Saya harapkan agar para aparat pemerintah Kotamobagu, dapat lebih berperan aktif, dalam menjaga  kebersihan  lingkungan,” ujar Damopolii.

Wakil Walikota Kotamobagu, juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kotamobagu, yang selama ini telah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di wilayahnya masing–masing. “Dengan terus menjaga kebersihan lingkungan, maka kita semua dapat mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai wilayah yang bersih, nyaman dan sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Kotamobagu, Irawan Ginoga juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kotamobagu, untuk tetap mematuhi jam membuang sampah yang telah ditetapkan, yakni mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Walikota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri para Asisten, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Sangadi/Lurah,  serta para Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kotamobagu. (ceq/inf)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU - Pasca menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Bolmong, enam tersangka pelaku perjudian yang melibatkan dua abdi negara masing-masing ." ZM alias Zainal (58) pekerjaan Kadis Pertanian Kabupaten Bolsel, VM alias Vecky (39)salah satu  PNS Kantor Bapeda Kotamobagu,  LL alias Lefran (67) wiraswasta, alamat kelurahan mogolaing kotamobagu, BT alias Benny (71) pekerjaan swasta, alamat kelurahan kotobangon kotamobagu,  MM alias Man (50) pekerjaan swasta,  alamat kelurahan mogolaing dan LM alias Linda (30) IRT (ibu rumah tangga-red) alamat kel mogolaing ini, dari hasil penyidikan dipastikan resmi ditahan dirumah tahanan (Rutan) Polres Bolmong guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Hal ini dikatakan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bolmong, AKP Iverson Manossoh kepada BOLMONG FOX, Selasa (24/3) saat di ruang kerjanya kemarin.

"Mereka diancam hukuman sesuai dengan Pasal 303 KUHP ancaman maksimal 10 tahun, kalau Pakai 303 Bis ancaman hukumannya 4 tahun, tapi itu tergantung jaksa penuntut umum nanti gunakan passal yang mana" jelas Iversson.
Sebelumnya, Tim Buruh Sergap (Buser) Polres Bolmong, berhasil meringkus enam tersangka pelaku perjudian di jalan perwira kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat pada Sabtu (21/3) pekan lalu,bersama sejumlah barang bukti, "uang sebesar Rp1.686.000, batu mahyong 280 butir dan batu pi penghitung putaran gem," tutup Manossoh. (Dex)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Kotamobagu (KK) Berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bolmong, Dinas Perhubungan (Dishub) KK dan Satpol-PP Kotamobagu, menggelar razia kendaraan yang menunggak pajak di wilayah Kotamobagu pada Senin (23/3) kemarin.

"Akan kita lakukan selama 10 hari. Operasi ini kita lakukan guna memeriksa kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua yang menunggak pajak. Surat kendaraan yang sudah terlambat pajak akan kita tindak dan arahkan untuk dilakukan pembayaran. Dengan menggandeng sejumlah instansi terkait lalu lintas jalan diantaranya Satlantas, serta dari pihak pemerintah Kotamobagu yakni Dishub dan Satpol-PP," jelas Kepala UPTD Samsat KK Satyagraha SAJ Saruan Kepada BOLMONG FOX usai melakukan razia di jalan raya depan Pengadilan Negeri (PN) KK, Senin (23/3) kemarin.

Lanjutnya, razia ini diharapkan dapat menekan jumlah angka penunggak pajak kendaraan yang ada di Kotamobagu. "Diharapkan kepada warga masyarakat pengguna kendaraan membayar pajak dengan tepat waktu," kata Saruan.

Pria yang dikenal akrab dengan semua kalangan ini juga menegaskan, apabila ada kendaraan dari luar daerah Kotamobagu segera mengurus mutasi alamat kendaraan. "Itu maksimal 90 hari batas waktu operasi kemudian harus mutasi, pindah alamat kendaraan, sehingga pembayaran pajak masuk di Samsat Kotamobagu.  Kalau tidak akan dikembalikan kepada daerah asal kendaraan," tutupnya. (dex)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU - Sehubungan dengan pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu pada sejumlah proyeksi pekerjaan fisik pengadaan insfrastruktur tahun anggaran 2015 yang tak lama lagi akan terealisasi, oleh Kepala Dinas yang baru dijabat Inka Robby Simbar, melakukan rapat kordinasi dengan sejumlah kepala seksi struktural dinas, Jumat (19/3) beberapa hari lalu.

Demikian dikatakan Robby Simbar kepada BOLMONG FOX, saat bersua di ruang kerja, bahkan menurut mantan Kabid Bina Marga Pemprov ini, pihaknya sudah siap dalam tahapan proses lelang.
"Kami sudah melakukan rapat untuk mengoptimalkan dokumen, dan kami sudah siap minggu depan untuk tahapan proses lelang, agar segera mengarah ke tehnis," ujar Robby.

Dirinya juga menyampaikan, untuk pekerjaan proyek di prioritaskan pada pembangunan insfrastruktur jalan dan pembangunan jembatan.

"Prioritas APBD dinas PU, mengarah ke akses sibilitas insfrastruktur jalan dan jembatan," tukasnya.
Sementara itu, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung (BG), dia menanggapi bahwa persoalan tersebut sudah di kordinasikan dengan pihak legislatif, guna dibahas bersama melalui Raperda.

"Perda BG ini sementara pembahasan raperda dan akan berlanjut dengan pihak legislatif," ujar Robby.
Disentil soal jalan Siliwangi, Robby mengatakan pihak Pemkot melalui Dinas PU, sudah mengantisipasi anggaran perbaikan jalan tersebut, namun bila akan disentuh APBN, maka kemungkinan dana sebesar 300 juta bakal digeser.

"Kemarin pihak BPJN sudah menyatakan akan mengambil alih untuk perbaikan jalan siliwangi, kalaupun itu dilakukan maka dana antisipasi 300 juta yang sudah disediakan pihak pemkot akan di geser untuk kegiatan insfrastruktur yang lain," ungkap Robby. (ceq)

Rumah Tidak Layak Huni, (RTLH). (f:ils)

Tatong Bara

Logo Kejaksaan.

Logo DPRD.

O Kabag Tapem: Kasus Ini Bukan Atas Nama Pemerintah.

KOTAMOBAGU - Terkait kasus dugaan penggelapan sebidang tanah aset milik KUD Inaton di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan, yang kini berproses hukum di Polres Bolmong, menuai rasa prihatin dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta.

Dikatakanya, kasus yang menyeret nama oknum Sangadi Kopandakan, berinisial AM seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

"Saya sangat prihatin atas masalah itu, saya minta Kabag Tapem Irawan Bambang Ginoga, jangan hanya diam. Seharusnya Tapem harus tanggap dan berpikir agar masalah di Desa Kopandakan itu tidak membias jadi konflik horisontal di masyarakat, terlebih dalam kasus ini ada keterlibatan oknum Sangadi," kata Suprijanta.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, persoalan KUD Inaton kendati pun sudah masuk ke meja penyidik hukum, namun bukan berarti tidak ditangani oleh Tapem.

"Minimal Tapem memanggil aparat desa dan anggota serta pengurus KUD untuk membicarakan masalah ini. Proses hukum tetap dihargai, apa lagi setahu saya, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sangadi dalam kasus itu. Namun bukan berarti Tapem tak ada jalan lagi untuk memediasikan agar masalah tidak melebar," ujar Agus.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Bambang Irawan Ginoga, ketika ditemui BOLMONG FOX untuk konfirmasi, menjelaskan, bahwa persoalan yang melibatkan oknum Sangadi Kopandakan itu, bukan dalam kedinasan.

"Yah, sebab setelah saya tanyakan kepada oknum tersebut katanya dirinya sebagai anggota KUD bukan atas nama Sangadi atau pemerintah desa. Makanya saya katakan kepadanya kalau itu harus di urus secara interen saja," ungkap Bambang.

Sebelumnya, mencuatnya kasus ini kepermukaan publik, karena atas adanya informasi warga kalau AM oknum Sangadi Desa Kopandakan 1, dituding telah melakukan tindakan dugaan penggelapan lahan aset milik KUD, hingga kasus ini berlabuh ke laporan polisi, serta AM telah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Polres pada hari Sabtu (28/2) beberapa waktu lalu, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.






Peliput: Ebby Makalalag
Editor: Iceq Lasupu

Ruang penyidik kini sudah ada si Kantor inspektorat Pemkot KK.