Herry Frangki Coloay SE.

KOTAMOBAGU – Sebagai wakil rakyat, sudah pada tempatnya apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi tempat pengeluhan warga masyarakat.

Hal ini seperti yang terjadi pada Herry Frangki Coloay SE yang mendapat keluhan dari warga Kelurahan  Gogagoman tepatnya di kompleks Katulidan. Mereka mengeluhkan fasilitas jembatan penghubung yang belum tersedia.
Disampaikan Herry kepada BOLMONG FOX, Selasa (24/3) kemarin, warga kompleks Katulidan menghubungi dirinya dan meminta agar dapat meninjau jembatan penyeberangan yang ada di daerah mereka.

“Ada laporan dari warga Katulidan terkait akses jembatan di daerah mereka yang kondisinya memprihatinkan. Warga di kompleks tersebut ingin saya meninjau dan memfasilitasi, memperjuangkan kebutuhan mereka akan akses jalan dan jembatan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kotamobagu tersebut, kemudian ditemani sejumlah awak media melakukan kunjungan ke wilayah itu. Pada kunjungan tersebut, Herry berdiskusi dan menanyakan keinginan warga. Sekembalinya ke kantor DPRD Kotamobagu, Herry menyebutkan, dirinya telah memahami keinginan warga Katulidan, dan dirinya akan mencoba memberikan solusi.

“Jadi mereka ingin akses jalan dan jembatan untuk menghubungkan dua daerah Katulidan atas dan Katulidan bawah, yang selama ini mereka selalu melalui jalan memutar,” ujarnya.

Ditambahkan politisi Partai Gerindra tersebut, dirinya akan coba mengusulkan keinginan warga tersebut agar bisa diperjuangkan oleh DPRD Kotamobagu. “Saya akan coba tawarkan untuk dimasukkan ke APBD Perubahan,” pungkasnya. (mep)

Ilustrasi

KOTAMOBAGU – Kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu karena telah mulai menerima pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Menariknya, untuk tahun ini, TPP yang diterima PNS Kotamobagu mengalami peningkatan dibanding sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, personil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Alfrits Nelson Paat dalam perbincangan dengan BOLMONG FOX melalui sambungan telepon genggam mengatakan setuju dengan kenaikan TPP yang diterima oleh para abdi negara ini.

“Pada prinsipnya saya setuju dengan peningkatan TPP yang diterima PNS Kotamobagu. Saya mengharapkan, dengan bertambahnya TPP, bisa memicu meningkatnya kinerja PNS Kotamobagu,” ujarnya.

Ditambahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dirinya meminta agar PNS Kotamobagu lebih termotivasi mendukung visi Kotamobagu tahun 2015 ini, yakni Tahun Pelayanan Dasar. “Khusus pada PNS yang bersentuhan langsung dengan aspek pelayanan, semisal tenaga kesehatan, dan pendidik. Sehingga, cita-cita menjadikan Kotamobagu sebagai kota untuk semua bisa terwujud,” ujarnya. (mep)

Ilustrasi

BOLSEL – Keluhan masyarakat terkait pasokan air bersih di Bolsel tampaknya ditanggapi pihak pemerintah daerah. Rencananya dalam waktu dekat, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait air bersih akan segera diusulkan untuk dibahas di DPRD.

Sebenarnya, saluran air bersih telah dibangun oleh pemerintah Provinsi beberapa tahun lalu. Namun belum dikelolah secara maksimal karena belum ada pengelolahnya. Pemda sendiri baru sebatas menganggarkan untuk biaya pemeliharaan karena belum ada pengalihan aset.

James Lontoh salah satu anggota legislatif Bolsel yang juga sempat mengeluhkan soal susahnya mendapatkan pasokan air bersih di desanya, mengatakan siap membahas Perda tersebut. "Tahun ini perda air bersih akan segera ditetapkan, tinggal menunggu dokumen-dokumen dari pihak eksekutif saja, yang nantinya akan dibahas di DPRD," kata Lontoh.

Ia juga meminta agar instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum(PU) harus  lebih proaktif dalam mengatasi masalah air bersih ini. "Sambil menunggu itu diperdakan, kerusakan yang ada juga harus cepat ditangani, di Dinas PU itu kan ada tenaga-tenaga tekhnis yang paham, maka untuk sementara diperbaiki dulu karena anggarannya kan ada. Karena rencananya jika sudah diperdakan maka sudah ada pengelolah dan penanggung jawab yang akan menangani itu, namun untuk saat ini ditindaki dulu karena kasihan masyarakat, saya juga merasakan di rumah saya saja itu sangat susah memperoleh air bersih," saran dia.(feb)

Tampak terlihat sejumlah pekerja buruh harian melakukan pembersihan atau pengangkatan endapan air dan becek di saluran drainase di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan

BOLTIM-Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH mengakui anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Boltim masih minim. Dan ini katanya, masih jauh dari harapan sesuai target awal saat pertama menjabat.

“Saat ini Pemda Boltim masih sangat terdesak dalam pembenahan infrastruktur dasar yaitu jalan-jalan desa dan jalan pertanian. Sementara anggaran Pemda Boltim sendiri kecil. Tadinya dalam visi misi saya pada saat tahun 2010 menargetkan Rp500 sampai Rp600 miliar per-tahun. Tapi ternyata target yang rencananya akan dicapai tidak sesuai yang diharapkan,” aku Eyang, begitu ia akrab disapa, saat memberikan sambutan dalam acara peletakkan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Bongkudai Selatan pekan lalu.

Eyang menyebut, pada tahun pertama hanya Rp231 miliar kemudian meningkat setiap tahunnya. “Tahun ke dua Rp292 miliar, tahun ke tiga Rp331 miliar, tahun ke empat Rp396 dan tahun ke lima ini Rp462. Saya juga secara pribadi merasa kecewa karena hal ini jauh dari target dari harapan saya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pedesaan lewat sektor pertanian, perdagangan, dan industri serta kelautan yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Namun begitu, kerja keras terus dilakukan Eyang dan jajarannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur meski dengan dana terbatas. Hasilnyapun sudah kelihatan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Khusus untuk infrastruktur jalan desa, pemda sendiri sudah mencapai angka 90 persen dan tinggal dua desa lagi yang tersisa," ungkapnya.

Bupati juga membeber bahwa tahun ini Boltim bakal kecipratan dana dari pusat sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan infrastruktur. "Dana tersebut terdiri dari Rp15 miliar untuk jalan, Rp15 Miliar untuk pasar, Rp5 miliar untuk irigasi serta Rp5 miliara lagi untuk gelanggang olahraga. Dan dana tersebut akan langsung masuk RKUD Pemda Boltim," tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Oskar Manoppo SE MM melalui telepon genggam, Minggu (22/03) kemarin kepada BOLMONG FOX menjelaskan bahwa transfer dana tersebut masih menunggu Perpres.

"Itu masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Perubahan nomor 162 tahun 2015 yang menyebutkan tentang alokasi transfer dana seluruh pemda. Karena Perpres itulah menjadi dasar acuan dari segi keseluruhan, berapa semuanya yang akan dialokasikan untuk Boltim. Nantinya ketika ada perubahan Pepres nomor 162 tentang penambahan alokasi karena adanya APBNP, perubahan anggaran atau penambahan pendapatan nanti akan diketahui jumlah keseluruhan yang akan diterima oleh Pemda Boltim melalui perubahan anggaran tersebut," ungkapnya.

Dia juga mengharapkan, bantuan tersebut akan disalurkan pada tahun ini. "Saya juga berharap, mudah-mudahan dana tersebut akan masuk pada tahun ini. Karena kami tidak bisa mencantumkan angka di APBD tanpa ada dasar peraturan. Karena pendapatan ini berhubungan langsung dengan belanja daerah," tutupnya.(rid)

Ilustrasi

BOLMONG - Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang berniat melakukan poligami nampaknya harus siap menerima konsekuensinya. Pasalnya, selain peraturan pemerintah, Pemkab Bolmong juga akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan pegawainya melakukan poligami.

Kepada BOLMONG FOX, Sekertaris Daerah (Selda) Farid Asimin MAP mengatakan kalau pihaknya akan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan merancang Perda tentang poligami yang dilakukan PNS dibawah kepemimpinanya.

"Poligami ini merupakan hak asasi seseorang untuk menjalaninya. Namun, untuk etika seorang pegawai, maka ini adalah contoh yang tidak baik untuk masyarakat," ujarnya, Minggu (22/3).
Dikatakan Farid, kalaupun boleh dilakukan, maka haru seijin istri pertamanya. Namun, itupun tidak akan menghilangkan konsekuensinya sebagai PNS.

"Adapun, beberapa gambaran sanksinya adalah, penurunan pangkat, tidak mendapatkan jabatan, ataupun promosi jabatan, meskipun memiliki keahlian khusus," ujarnya.
Farid menjelaskan, kalau hal ini sudah disampaikan Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan kepadanya dalam beberapa kali melakukan rapat khusus terkait persoalan kebijakan daerah.
"Kami pastikan, kalau akan ada sanksi yang akan diberikan kepada pelakunya. Sehingga, inipun akan berefek jera kepada yang lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan saat ditanyakan soal rencana itu dirumahnya, membenarkan soal rencana pembuatan Perda mengenai Poligami PNS.
"Perda itu sudah akan diupayakan rancangannya secepatnya, serta dapat diberlakukan dalam tahun ini. Sehingga, tidak lagi ada kejadian yang seperti tahun-tahun sebelumnya," kata bupati.
Diakuinya, kalau memang saat ini ada beberapa pegawai di bawahnya itu memang pernah melakukan poligami. Bahkan saat ini, tercatat kalau ada beberapa orang yang masih menjalankanya.
"Ada beberapa laporan soal poligami ini, yang setelah ditelusuri, benar ada kejadianya. Untuk itu, setelah aturan ini ada, maka pelakunyapun harus siap menerima Kosekuensinya," tegasnya.
Salihi juga mengatakan, selama ini sering merasa terusik dengan keluhan-keluhan yang biasanya dilaporkan oleh istri-istri pertama para pelaku poligami. Sehingga, ini dianggap mengganggu citra dari Pemkab Bolmong itu sediri.

"Sudah beberapa kali ada keluhan kepada kami. Sehingga, jangan sampai ada asumsi pembiaran, ataupun dianggap mendukung hal itu. Maka perlu dibuatkan sikap tegas." tutupnya. (adr)

Logo DPRD.

O Kabag Tapem: Kasus Ini Bukan Atas Nama Pemerintah.

KOTAMOBAGU - Terkait kasus dugaan penggelapan sebidang tanah aset milik KUD Inaton di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan, yang kini berproses hukum di Polres Bolmong, menuai rasa prihatin dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta.

Dikatakanya, kasus yang menyeret nama oknum Sangadi Kopandakan, berinisial AM seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

"Saya sangat prihatin atas masalah itu, saya minta Kabag Tapem Irawan Bambang Ginoga, jangan hanya diam. Seharusnya Tapem harus tanggap dan berpikir agar masalah di Desa Kopandakan itu tidak membias jadi konflik horisontal di masyarakat, terlebih dalam kasus ini ada keterlibatan oknum Sangadi," kata Suprijanta.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, persoalan KUD Inaton kendati pun sudah masuk ke meja penyidik hukum, namun bukan berarti tidak ditangani oleh Tapem.

"Minimal Tapem memanggil aparat desa dan anggota serta pengurus KUD untuk membicarakan masalah ini. Proses hukum tetap dihargai, apa lagi setahu saya, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sangadi dalam kasus itu. Namun bukan berarti Tapem tak ada jalan lagi untuk memediasikan agar masalah tidak melebar," ujar Agus.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Bambang Irawan Ginoga, ketika ditemui BOLMONG FOX untuk konfirmasi, menjelaskan, bahwa persoalan yang melibatkan oknum Sangadi Kopandakan itu, bukan dalam kedinasan.

"Yah, sebab setelah saya tanyakan kepada oknum tersebut katanya dirinya sebagai anggota KUD bukan atas nama Sangadi atau pemerintah desa. Makanya saya katakan kepadanya kalau itu harus di urus secara interen saja," ungkap Bambang.

Sebelumnya, mencuatnya kasus ini kepermukaan publik, karena atas adanya informasi warga kalau AM oknum Sangadi Desa Kopandakan 1, dituding telah melakukan tindakan dugaan penggelapan lahan aset milik KUD, hingga kasus ini berlabuh ke laporan polisi, serta AM telah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Polres pada hari Sabtu (28/2) beberapa waktu lalu, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.






Peliput: Ebby Makalalag
Editor: Iceq Lasupu

Contoh Kendaraan Dinas.

BOLMUT – Banyaknya kendaraan dinas (kendis) milik pemerintah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang kedapatan sering berkeliaran di luar daerah, mengundang kritikan dari sejumlah warga.

Pasalnya, kendis yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat Bolmut tersebut, banyak terlihat dimanfaatkan untuk rekreasi bersama keluarga. Ironisnya, kendis yang dibiayai dengan anggaran belanja daerah itu dipakai seolah-olah milik pribadi, tanpa melihat kerugian anggaran yang dikeluarkan.

Informasi yang berhasil dirangkum, baik warga Bolmut yang ada di Manado, Kotamobagu, Bolaang Mongondow, hingga Gorontalo sering melihat kendis Bolmut (DB-H) berkeliaran di beberapa kota tersebut.

“Jika melakukan perjalanan di luar jam kerja apalagi bukan perjalanan dinas alias hanya kepentingan pribadi semata, mohon jangan membawa mobil dinas yang telah dibayar dengan uang rakyat," ujar Rustam Pontoh yang didampingi beberapa tokoh pemuda lainnya.

Mereka menyarankan agar lebih tertibnya pengguna kendis di Bolmut di setiap perbatasan dijaga ketat oleh aparat bila perlu melibatkan masyarakat.

“Dan kalau hal tersebut akan terlaksana, dipastikan kabupaten ini akan menghemat pengeluaran anggaran baik bensin, ban, dan perbaikan, yang dibiayai melalui anggaran APBD," tukas mereka kompak.

Sementara itu, Pemkab Bolmut berjanji akan segera menertibkan kenderaan ini.”Memang seluruh kendis akan  ditertibkan baik administrasi serta kegunaan dan yang paling penting adalah meninjau kembali keberadaan kenderaan dinas tersebut,” ujar juru bicara pemkab Bolmut, Kristanto Nani SSTP.




Peliput: Israfil Mokodompis.

Ilustrasi Pengangguran.

KOTAMOBAGU - Angka pengangguran di wilayah Kota Kotamobagu, hingga memasuki tahun 2015 terus naik hingga bergeser pada angka fantastis yakni sekira 4.808 jiwa atau sekitar 9,42 persen dari jumlah penduduk Kota Kotamobagu. Hal tersebut sesuai dengan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu.

Melihat perkembangan fenomena ini, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kotamobagu langsung menanggapi dan menyikapi persoalan tersebut. Sehingga di tahun ini, rencananya instansi terkait ini akan segera menggelar program pelatihan tenaga terampil untuk siap pakai.

"Kami akan melakukan program pelatihan di tahun 2015 ini bagi masyarakat, agar nantinya bisa menghasilkan tenaga terampil dan dapat bekerja di perusahaan yang ada," ujar Haris Podomi, Kepala Dinsosnaker, saat dihubungi BOLMONG FOX, Minggu (22/2) kemarin, melalui telepon genggam.
Lanjut Podomi, ada pun program pelatihan yang bakal dilakukan instansinya, kabarnya telah membidik kurang lebih 75 orang sebagai tenaga siap kerja.

"Ya, ada sekitar 75 orang siap wiraswasta terbagi atas 25 orang tenaga menjahit, 25 orang tata rias (Kecantikan, red) dan 25 orang tata boga," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Podomi, untuk program Dinsosnaker, bukan saja dititikberatkan pada pelatihan saja, namun para peserta setelah diberikan tanda kelulusan usai mengikuti pelatihan, disertai dengan pemberian bantuan modal.

"Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan untuk wira usaha, diberikan juga bantuan modal berupa 25 unit mesin Jahit, 25 unit alat kecantikan dan 25 unit alat tata boga. Selain itu, tahun ini Dinsosnaker akan mengirim empat orang untuk dididik menjadi Instruktur pelatih di bidang latihan kerja agar tenaga kerja di Kotamobagu siap pakai terutama bidang otomotif dan meubel," tutup Podomi. (cq)

Logo DPRD.

KOTAMOBAGU - Pengawasan kinerja dalam pelayanan masyarakat, lima personel dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu kembali blusukan. Kali ini yang mendapat giliran kunjungan yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kotamobagu.

Ilustrasi.

KOTAMOBAGU – Sehubungan dengan adanya instruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnand, untuk mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tidak terlibat dalam mengkonsumsi obat-obat terlarang, maka seluruh instansi pemerintah, harus dilakukan pembuktian melalui tes urine. Sehingga, demikian oleh Badan Narkotika Kotamobagu (BNK), berencana akan melaksanakan sosialisasi tes urine terhadap PNS yang ada di wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Meski dibenarkan, Kepala BNK KK Syukur Arfa saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, Minggu (1/2) kemarin mengatakan, agenda tersebut tinggal menunggu kesiapan anggaran bila cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami tinggal menunggu anggarannya. Sebab kemarin, ada penundaan pelaksanaan akibat anggarannya tidak cukup untuk kegiatan tes urine, dan bagi PNS yang ada di Kotamobagu memang harus dan wajib mengikuti tes urine tersebut," terang Arfa.

Bukan itu saja, untuk sosialisasi bebas Narkotika dan Obat Terlarang, sesuai penuturan Arfa, instansinya masuk hingga ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Kotamobagu. Bahkan dari keterangannya sudah sekitar 700 pelajar telah diberikan pemahaman dampak buruknya terlibat dalam Narkoba.

"Jadi sosialisasi dan tes urine bukan saja bagi PNS, namun kami telah melaksanakan sosialisasi ini sampai ke pelajar anak sekolah," tutup Arfa.





Peliput: Nancy Kawuwung
Editor: David Sumilat

Foto kepala daerah se-BMR yang berpose bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. (foto:istimewa)

BMR– Lima kepala daerah di Bolmong Raya (BMR) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresiden Bogor, Kamis (29/01) pekan lalu. Bersama mereka, juga ada bupati dan walikota dari kawasan Indonesia Timur.

Khusus dari Bolmong, Bupati Hi Salihi B Mokodonganmenjelaskan bahwa kehadiranya di Istana Kepresidenan Bogor itu adalah pembahasan prioritas pemerintahan, dalam rangka pembangunan, terkait isu isu strategis kewilayahan.

"Agenda kegiatan tersebut, untuk mengsingkronkan program daerah dengan pemerintah pusat," Jelas Salihi  saat di wawancarai di sela-sela kesibukanya mengatur kapal ikan miliknya yang lagi bongkar muat di Pelabuhan Labuan Uki, Minggu (01/02) kemarin.

Dikatakannya, ia hadir di istana bogor tidak sendirian saja, namun bersama kepala daerah se-Sulawesi serta Papua, turut juga mendapatkan undangan yang sama.  "Selain kami para Bupati, Wapres RI, Hi M Jusuf Kalla, Mendagri  Tjahyo Kumolo, serta beberapa menteri kabinet kerja lainya turut hadir dalam kegiatan tersebut," tuturnya.

Dijelaskan Salihi, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, di antaranya target pencapaian swasembada pangan 2015 oleh pemerintahanya di Bolmong.

"Di mana daerah Bolmong masih sangat memerlukan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, yaitu waduk, bendungan  dan jaringan irigasi serta pemenuhan kebutuhan pupuk, pestisida dan benih unggul," ungkapnya.

Dijelaskanya juga, dalam acara yang berlangsung mulai jam 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB tersebut, dirinya juga menyampaikan persoalan peningkatan pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandar udara, terminal tipe A dan perkantoran, Juga pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan.  

"Dari sekian banyak yang di paparkan, pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan saat ini telah memiliki unit pelayanan terpadu satu pintu," tutupnya.

Lalu bagaimana dengan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Bolmong? Informasi yang dirangkum dari sumber harian ini menyebutkan bahwa Jokowi bisa kemungkinan dijadwalkan bulan Februari. Sektiar tanggal 12. Namun untuk jadwal ini, Salihi belum bisa memberikan komentar lebih.(adr/inf/*)

Bupati Herson Mayulu saat memotong kue tamu dalam festival Tulude. (foto:febbymanoppo/bfox)

BOLSEL - Festival Budaya Tulude, etnis Sangihe yang ada di Bolmong selatan  (Bolsel) yang dipusatkan di desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur (Pin-Tim), berlangsung sukses dan meriah.

Bupati Hi Herson Mayulu Sip dalam sambutanya antara lain mengatakan, akan terus mempertahankan tradisi dan budaya masyarakat Bolsel, sesuai dengan visi misi daerah yakni Religius, berbudaya, maju dan sejahtera.

"Festival budaya akan terus kita pertahankan bersama, sebab jika tidak diisi oleh masyarakat yang religius maka akan sangat sulit memajukan daerah tersebut, begitu juga dengan budaya  adalah tradisi yang sudah diwariskan turun temurun oleh leluhur kita, maka harus senantiasa dipertahankan bukan dihilangkan, seiring moderenisasi jaman saat ini. Kedua hal ini merupakan pondasi yang kuat dalam membangun daerah,"ujar H2M.

Lanjutnya, Festival Tulude ini merupakan budaya umat kristiani yang ada Di Bolsel, ini merupakan salah satu pemersatu bagi masyarakat Bolsel yang memiliki keanekaragaman baik budaya,suku,serta agama. "Saya harap perayaan festival Tulude tahun depan dapat dilaksanakan lebih semarak lagi,"Ungkap Mayulu.

Kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Pariwisata ekonomi dan kreartif (Disparekraf) ini juga mengadakan lomba Seni dan budaya etnis Sangihe yakni Masamper dan Empat Wayer yang sudah digelar pada Jumat (30/1) oleh panitia lokal.

Acara yang dihadiri Bupati Bolsel Hi.Herson Mayulu SIP, wabup Syamsul Bahri Badu,Ketua DPRD Bolsel Marsel Aliu, Dandim 1303 Bolmong,Wakapolres Bolmong, Kepala BPMD Provinsi Sulut, kepala BKKBN Provinsi Sulut, Kapolsek Bolaang Uki,Anggota Legislatif Bolsel,pimpinan SKPD,para Camat dan Sangadi,serta seluruh masyarakat Bolsel khususnya etnis Sangihe, yang dimulai dengan didaulatnya Bupati Bolsel oleh para sesepuh etnis Sangihe sebagai Datumbanua.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan akan terus mempertahankan festival kebudayaan yang ada Di Bolsel, sesuai dengan visi misi daerah yakni Religius,berbudaya,maju dan sejahtera.

"Festival budaya seperti ini akan terus kita pertahankan bersama,sebab suatu daerah jika tidak diisi oleh masyarakat yang religius maka akan sangat sulit memajukan daerah tersebut,karena jika manusia yang religius berarti dia patuh pada semua syariat agama yang dianutnya maka dengan sendirinya didalam kehidupan bermasyarakat pasti akan ikut mendukung program pemerintah, serta berbudaya.  Budaya adalah tradisi yang sudah diwariskan turun temurun oleh leluhur kita,maka harus senantiasa dipertahankan bukan dihilangkan seiring moderenisasi jaman saat ini. Kedua hal ini merupakan pondasi yang kuat dalam membangun daerah,"ujar H2M.

Lanjutnya, Festival Tulude ini merupakan budaya umat kristiani yang ada Di Bolsel, ini merupakan salah satu pemersatu bagi masyarakat Bolsel yang memiliki keanekaragaman baik budaya,suku,serta agama.

"Saya harap perayaan festival tulude tahun depan dapat dilaksanakan lebih semarak lagi,"Ungkap Mayulu.

Kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Pariwisata ekonomi dan kreartif (Disparekraf) ini juga mengadakan lomba Seni dan budaya etnis Sangihe yakni Masamper dan Empat Wayer yang sudah digelar pada Jumat (30/1) oleh panitia lokal.




Peliput: Febby Manoppo
Editor: Sumitro Dolot

Ilustrasi.

KOTAMOBAGU – Pasca penutupan lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, peserta yang saat ini telah berjumlah 42 orang, telah siap memaparkan visi dan misi di hadapan Dr Ir Umar Paputungan MSc, Tahlis Galang SSTP, dan Drs Arudji Mongilong selaku panelis nantinya. Namun kabarnya, agenda tersebut bakal ditunda karena tenggang waktu pendaftaran, diperpanjang lagi.

Hal ini dilihat dari pertimbangan kurangnya peminat yang mengikuti kompetisi ini, yakni dalam satu kursi jabatan yang diminta tiga orang pendaftar, hanya diisi satu orang saja, yang bakal menempati posisi 13 kursi pimpinan SKPD dan 5 kursi pejabat staf ahli.

Kabar ini pun tak ditampik oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Drs Mustafa Limbolo selaku Ketua Panitia Pelaksana (Pansel), saat ditemui usai melaksanakan rapat tertutup dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Jumat (30/1) pekan lalu.

“Tadi kami melakukan pertemuan dengan pimpinan SKPD yang ada, dan saya telah mengimbau kepada teman-teman untuk yang belum mendaftar, maka secepatnya melakukan pendaftaran. Baik dia tidak mendaftar pada posisinya sekarang ini, namun dia bisa memilih posisi jabatan yang lainya,” kata Limbalo.

Walaupun telah dilakukan penutupan, tapi menurut Mustafa Limbalo, paniti pendaftaran masih menyediakan kesempatan lagi, di samping menunggu kembalinya Walikota dalam agenda kerja di luar daerah.

“Baru panitia akan bertemu dengan pejabat pembina kepegawaian (Walikota, red), untuk menyampaikan hal yang telah kita lakukan sampai hari ini. Ini yang kita akan laporkan juga, nantinya akan ada juga petunjuk-petunjuk yang nantinya akan disampaikan walikota bersama wakil walikota,” ungkap Limbalo.
Meski begitu, Mustafa mengatakan, lelang jabatan yang telah dilaksanakan Pemkot, tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang ada. “Makanya bila ada diperpanjang lagi, itu akan kita lihat bersama nantinya,” tandas dia.

Disinggung soal visi dan misi yang telah dibuat dalam sebuah buku makalah, apakah harus mengulas secara detail? Limbalo malah meminta agar penyusunannya dibatasi 10 lembar saja.

“10 lembar saja, nantinya akan berkembang pada saat penyampaian di depan panelis, sesuai mimpi mereka setelah menjadi pejabat kepala SKPD. Sebagai contoh, yang bersangkutan akan memaparkan bagaimana dirinya akan menahkodai satu organisasi untuk memajukan program kerja ke depan,” terang Limbalo.





Peliput: Iceq Lasupu
Editor: David Sumilat

BOLMUT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) memastikan pengelolaan keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 masih pada opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Seperti diungkapkan Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh, pekan lalu. Dia mengatakan, evaluasi pengelolaan keuangan daerah pada APBD 2014 terus dilakukan oleh Pemkab Bolmut selang triwulan dengan perbaikan-perbaikan yang terus dimaksimalkan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Setiap triwulannya pengelolaan keuangan di lingkup SKPD terus dievaluasi oleh pemerintah daerah," kata Pontoh.

Dia pun, sangat yakin di dalam pengelolaan keuangan di tahun 2014, pemerintah daerah masih akan mempertahankan opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoensia ( BPK-RI).

“Masih ada sejumlah persoalan aset yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah. Olehnya, pemerintah daerah belum dapat merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hanya dengan mempertahankan opini WDP di tahun 2014 ini," pungkasnya.




Peliput: Ramdan Maadi
Editor: David Sumilat

BOLMUT - Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) di tahun 2014 kembali menimbulkan Sisa Hasil Penggunaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp40 Miliar dari total Rp471 Miliar APBD 2014 Bolmut.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut Aang Wardiman SE Ak ketika dikonfirmasi, turut mrmbenarkan kemungkinan Silpa APBD 2014 dengan kisaran yang sama seperti pada APBD 2013 silam.

“Dimungkinkan Rp40 Miliar Silpa akan terulang lagi seperti pada APBD 2013 lalu," kata Wardiman.

Dia pun menjelaskan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 yang tidak direalisasikan dengan maksimal di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat nilai Silpa pada kisaran Rp40 Miliar.

“Dari nilai Rp40 Miliar Silpa APBD 2014 yang masih banyak belum terealisasikan dana DAK," tambahnya.

Sejumlah pemerhati muda di Bolmut cukup menyayangkan di setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut selalu menyisakan Silpa yang cukup banyak.

“Seharusnya SKPD yang mengelola dana DAK harus dioptimalkan lagi dalam merealisasikan anggaran. Agar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat terserap secara baik di setiap tahunnya," ujar Roby Pontoh.

Wakil Bupati (Wabup) Bolmut Suriansyah Korompot SH ketika dimintakan tanggapannya, sedikit menambahkan minimnya serapan DAK di daerah dipengaruhi oleh juknis yang turun dari pusat selalu terlambat.

“Seharusnya juknis dana DAK harus diberikan pemerintah pusat lebih cepat agar untuk merealisasikannya di daerah dapat 100 persen di setiap tahunnya," kata Korompot.






Peliput: Ramdan Maadi
Editor: David Sumilat

Ilustrasi gambar.

MOLIBAGU - Kepastian untuk pemilihan langsung dan tidak langsung masih diperdebatkan hingga kini, dan masih belum ada kepastian regulasi yang akan digunakan. Meski begitu, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (pemilihan langsung-red) atau Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 (dipilih DPRD-red) yang akan digunakan, namun untuk persiapan Pemilu kepala daerah yang sudah tidak lama lagi, Pemkab Bolsel sendiri sudah menganggarkan APBD 2015 sekira Rp12 Miliar untuk dana Pilkada.

"Mekanisme apapun tak masalah. Mau dipilih rakyat atau lewat DPRD kita sudah siap. Sebagai antisipasi, kita sudah anggarkan Rp12 Miliar untuk dana Pilkada, masing-masing Rp10 Miliar untuk KPUD dan Rp2 Miliar untuk Panwas," jelas Bupati Hi Herson Mayulu S.IP.

Lanjutnya, jika nantinya Pilkada dipilih oleh DPRD, maka dananya bisa digeser dan dialihkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur daerah.

"Karena pemilihan langsung tidak membutuhkan dana yang banyak, Rp300 Jutaan saya rasa cukup. Kita tunggu saja keputusan DPR-RI. Mereka sudah mengagendakan akan membahas soal regulasi ini pada Januari 2015 mendatang," jelas Mayulu.

Sementara itu, Ketua KPUD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, mengatakan, pihaknya sudah siap apapun yang menjadi keputusan DPR-RI nanti. Diakuinya, jika nantinya dipilih DPRD, maka KPUD dan Panwas tidak dibutuhkan lagi.

"Contoh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, di situ tidak menyentil soal KPU dan Panwas, justru arahnya dibubarkan," ujar Kamaru, Kamis (18/12/2014).






Peliput: Febby Manoppo
Editor: David Sumilat

Kepala BKDD Kotamobagu Adnan Massinae.

KOTAMOBAGU-Kepala Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) Kota Kotamobagu Adnan Massinae menyatakan dirinya sangat setuju dengan adanya rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun masih enggan memberikan komentar lebih.

"Memang dalam kenaikan gaji PNS memang sangat kecil karena hanya enam persen. Untuk lebih jauh, saya tidak memberi komentar karena itu memang dari pusat," kata Adnan saat dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (16/12).

Ditambahkannya, kenaikan gaji tersebut memang tidak pernah diduga olehnya. Tapi juga dia meminta kepada seluruh PNS di wilayah Kotamobagu untuk lebih meningkatkan kinerja.

"Bagi PNS jangan bermalas-malas lagi untuk kerja karena sudah tidak ada alasan lagi. Saya minta untuk lebih memperhatikan kerja yang ada karena ini sudah akhir tahun tentunya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan," tutup Adnan.







Peliput: Nancy Kawuwung
Editor: David Sumilat

Pelaksanaan kegiatan DPPKAD Kotamobagu.

KOTAMOBAGU – Memaksimalkan pengelolaan aset dalam bentuk barang milik negara dalam hal ini Pemerintah Kota Kotamobagu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Kotamobagu menggelar kegiatan tentang cara mengelola barang milik daerah.

Bertajuk "In House Training", diikuti pejabat pengurus dan penyimpan barang di tiap–tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kotamobagu. Pertemuan ini pun berlangsung di aula kantor Walikota Kotamobagu selama sehari.

Kepala Dinas DPPKAD Kotamobagu Abdullah Mokoginta saat dikonformasi melalui lewat telepon seluler, Selasa (16/12/2014) mengatakan, diadakannya kegiatan ini dalam rangka untuk memaksimalkan penatausahaan aset Pemerintah Kotamobagu yang akuntabel.

“Ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ungkap Mokoginta.







Peliput: Ebby Makalalag
Editor: David Sumilat

Kepala BKDD Kotamobagu Adnan Massinae.

KOTAMOBAGU -Sesuai dengan penetapan Libur Nasional, maka libur perayaan Natal jatuh pada tanggal 25-26 Desember 2014. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Adnan Massinae kepada BOLMONG FOX, Senin (15/12/2014) di ruang kerjanya.

"Dari pusat sudah memberikan Surat Edaran tentang hari libur menjelang hari raya, dan surat tersebut sudah masuk di BKDD Kotamobagu pada awal tahun 2014, dan akan berakhir pada 31 Desember 2014. Sehingga libur Natal jatuh pada tanggal 25-26 Desember dan akan masuk kembali tanggal 29 Desember," kata Adnan.

Tambahnya, Surat Edaran tersebut mengacu pada aturan tiga menteri yakni, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. "Kami dari pemerintah setempat hanya menjalankan saja," ujar Adnan.







Peliput: Nancy Kawuwung
Editor: David Sumilat

Papan proyek pembangunan Pasar 23 Maret yang berada di Kelurahan Gogagoman.

KOTAMOBAGU – “Pembangunan Pasar 23 Maret sudah masuk 80 persen penyelesaian kondisi fisik. Mudah-mudahan akan selesai,” beber Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Penaman Modal (Disperindagkop-PM) Kota Kotamobagu Herman Aray, Senin (15/12) siang tadi di ruangannya.

Pembangunan Pasar 23 Maret yang nantinya dipersiapkan menjadi pasar percontohan moderen yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini dalam waktu dekat akan dipastikan selesai.

"Kami sudah konsultasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara-red) soal kelanjutan dari pihak ketiga, dan masih tersisa sembilan hari batas pencairan sepuluh persen. Untuk pencairan tersebut pembangunan sampai batas 31 Desember,” ungkap Aray.

Untuk kelanjutan pembangunan ke depan, Disperindag akan mengundang KPPN, dan pihak ketiga yang membangun pasar tersebut untuk mengadakan rapat.

“Nantinya besok hari kami akan mengundang kontraktor (pihak ketiga-red) dan KPPN untuk rapat bersama, soal kelanjutan pasar tersebut,” tutupnya.





Peliput: Ebby Makalalag
Editor: David Sumilat