APBD Bolsel Tahun 2015, Tuntas di Tingkat Provinsi

MOLIBAGU - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015 sukses dituntaskan. Penetapan APBD ini dibahas pada tingkatan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (4/12) malam berlokasi di gedung kantor Gubernur Provinsi Sulut, di Manado.

Agenda pembahasan ini berlangsung lancar, bahkan nyaris tidak ditemukan hal-hal signifikan yang berpengaruh pada hasil pembahasan di tingkat kabupaten. Namun, ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh Kepala Biro Hukum, dan Dispenda Provinsi yakni, meminta agar lebih menggenjot pendapatan daerah mulai dari sektor retribusi dan pajak.

Kepala Dinas Penda Pemprov Sulut, Roy Tumiwa menegaskan, agar dapat lebih memerhatikan lagi peningkatan pendapatan daerah, melihat hasil laporan yang ada, masih banyak hal yang perlu dilakukan Pemda Bolsel.

"Kalau perlu pemerintah harus bertindak tegas kepada penunggak pajak seperti pajak kendaraan bermotor, yakni dengan melarang pemakaian BBM," tegas Tumiwa.

Sementara itu, Sekda Tahlis Gallang SIP MM mengatakan, pihaknya telah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan mengoptimalkan kinerja dan pelayanan di SKPD yang memiliki target capaian PAD perlu berkoordinasi dengan instansi vertikal atau perusahaan yang ada di daerah, dalam mendongkrak hasil pendapatan daerah.

"Masih cukup banyak yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Hal itu masih menjadi perhatian bagi kami," ujar Tahlis.

Agenda pembahasan ini Turut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang SIP MM, Asisten III Abadi Yusuf, Kepala Dinas PPKAD Arvan Ohi, Kepala Bappeda Muhammad Anwar, serta pimpinan SKPD lainnya. Sementara unsur tim badan anggaran DPRD Bolmong Selatan turut dihadiri oleh Ketua Dewan Marcel Aliu, Ruslan Paputungan, Riston Mokoagow dan anggota Banggar lainnya.

Diketahui, dalam rapat evaluasi APBD Tahun 2015 Bolmong Selatan ini, dipimpin langsung Asisten III Pemprov Sulut Ch.E. Talumepa SH Msi, yang didampingi oleh sejumlah kepala biro dan Inspektorat Provinsi. Untuk kelanjutannya, tinggal menunggu nomor SK dari Gubernur Sulut untuk pelaksanaan APBD di awal tahun 2015.






Peliput: Febby Manoppo
Editor: David Sumilat
Foto: Pembahasan APBD 2015 Ilustrasi