Wacana Pengurangan Jam Kerja Wanita, Ini Tanggapan Pria

KOTAMOBAGU - Wacana pemerintah pusat untuk mengurangi jam kerja wanita sebanyak dua jam menuai pembicaraan hangat di kalangan pegawai. Meski sedang dalam penggodokan untuk dibahas, namun berbagai pendapat makin santer bermunculan.

Sebuah pendapat muncul dari pegawai negeri sipil (PNS) wanita yang berdinas di SKPD Pemkot Kotamobagu mengungkapkan dukungannya atas wacana yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya mendukung sekali dengan kebijakan itu, maklum lah saya kan sudah berkeluarga. Repotnya adalah suami saya juga bekerja sementara anak saya sudah berusia lima tahun. Jadi dilema ketika harus membagi waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan menumpuk dan diharuskan berada di kantor sampai dengan jam 5 sore," kata Suarni Mokoagow kepada BOLMONGFOX, Kamis (27/11/2014).

Begitu juga dukungan yang datang dari seorang karyawan yang istrinya adalah honorer daerah, menurutnya ketika peraturan itu disetujui, maka keleluasan berkeluarga terasa lebih lama. "Susah juga kan ketika istri harus mencuci pakaian, mengurus anak, memasak, semuanya harus menyewa pembantu. Hitung-hitung sebagai pengurangan anggaran rumah tangga,, he..he.." Ujar Sani Mamonto sambil tertawa kecil.

Sementara, dimintai tanggapan terkait wacana tersebut, bersama dengan seorang pejabat pemerintah yang mengurus kepegawaian daerah merasa keberatan. Dia merasa sedikit ada rasa iri ketika tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggara negera antara wanita dan pria itu sama, harus dibedakan dengan pengurangan jam kerja itu.

"Itu wajar soal pengurangan jam kerja. Padahal kalau mau dihitung, di kantor juga banyak kerja begitu juga di rumah. Saya pun melakukan pekerjaan yang harusnya dikerjakan wanita di rumah, seperti mencuci dan sebagainya," celoteh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Adnan Massinae.



Peliput: Nancy Kawuwung
Editor: David Sumilat
Foto: Kaban BKDD Adnan Massinae