KPU - Panwaslu Rampingkan Jajarannya

BOLTIM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Bolaang Mongondow timur (Boltim) lakukan perampingan
jajarannya.

Demikian dikatakan Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPUD
Boltim Abdul Kader Bachmid kepada BOLMONGfox, pekan lalu. Dia
mengatakan, telah melakukan evaluasi terhadap panitia pemilihan
kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Hal ini dikuatkan
dengan surat edaran dari KPU nomor 1139/KPU/ V/2014 terkait tindak
lanjut evaluasi kinerja anggota KPU, PPK, PPS, dan kelompok
penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

"Untuk Boltim sudah dilakukan evaluasi dan terjadi pergantian beberapa
PPS seperti dua anggota PPS Desa Bulawan dan satu orang PPS desa Bai 1
karena mereka mengundurkan diri," ungkapnya.

Dia mengungkapkan terjadi perampingan dari KPPS yang awalnya 130
kelompok saat pemilu legislatif lalu, kini sudah tinggal 93 kelompok
KPPS di pilpres ini. "Jumlah personel yang awalnya 910 orang, kini
tinggal 651 orang di pilpres," terangnya.

Demi menjaga netralitas dan profesional jajarannya, KPU Boltim
mewajibkan semua PPK dan PPS untuk membuat surat pernyataan menjelang
pilpres terkait profesionalitas, integritas, independensi, dan
kesanggupan serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

"Perampingan KPPS sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2014.
Sebabjumlah pemilih di satu TPS maksimal 800 orang untuk pilpres,"
jelasnya.

Terkait pergantian anggota di 10 PPS yang direkomendasikan oleh
Panwaslu, dirinya mengakui sudah melakukan evaluasi dan pembobotan yang
dilaporkan ke KPUD RI.

"Sementara belum ada pergantian karena sedang melakukan pemutakhiran
data pemilu pilpres, sehingga agak sulit diganti," katanya.

Namun, lanjutnya, teguran keras sudah ditayangkan ke 10 PPS yang terdiri
atas PPS Buyat Satu, PPS Motongkad Utara, PPS Motongkad, PPS Molobog,
PPS Jiko, PPS Bai,PPS Nuangan, PPS Nuangan Satu, PPS Matabulu, dan PPS
Loyow. "Masa jabatan mereka sudah diperpanjang semua. Untuk PPS
bermasalah akan dirolling posisi ketuanya," jelasnya.

Ketua Panwaslu boltim Billy Kawuwung mengakui adanya rekomendasi untuk
dievaluasi kepada 10 PPS tersebut ke KPU Boltim. Namun hingga saat ini,
pihaknya belum mengetahui tindak lanjutnya.

"Panwaslu baru mendapat laporan lisan bahwa evaluasi sudah dilakukan,
tapi hingga hari ini belum ada laporan tertulis ke Panwaslu terkait
hasil evaluasi dan tindak lanjutnya," jelasnya.

Billy menambahkan tak ada pergantian untuk Panwascam, namun untuk
panitia dan pengawas lapangan dilakukan perampingan. "Sudah sampaikan ke
ketua-ketua Panwascam terkait perampingan. Ini mengacu pada jumlah TPS
pilpres sebanyak 93 lokasi," tandasnya. (bix)