KOTAMOBAGU – Dewan Kotamobagu turun tangan, menyikapi aksi penagihan jasa keamanan oleh PT Temtry kepada pelaku usaha di Kotamobagu. Hal itu sebagaimana dikatkan oleh Ir Ishak Sugeha, yang juga adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kotamobagu.

Ditemui di kediamannya di Kelurahan Biga Kotamoagu, Minggu (23/11), Ishak menegaskan bahwa instirusi resmi di negara ini yang berwenang soal keamanan adalah Polri, TNi. Dan untuk pemerintah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

“Secara kewilayahan, yang bertanggung jawab menjaga keamanan adalah Polisi yang dibantu oleh TNI, sedangkan dari sisi Pemkotada Satpol PP yang bertanggung jawab menarik retribusi,” terang Ishak Sugeha.

Menurut anggota dewan dua periode ini, siapapun harus mengikuti aturan tersebut. Sedangkan terkait dengan khabar PT Temtry yang melakukan pemungutan jasa keamanan kepada pelaku bisnis di Kotamobagu, Ishak mengatkan bahwa seua harus ada regulasi. Dan tidakboleh satu kelompok atau organisasi elaukan pungutan kepada masyarakat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

“Siapapun dia, haruslah mengikuti aturan yang berlaku. Ada regulasi yang jadi rujukan, sehingga tidak bisa suatu kelompok yang serta-merta melakukan pungutan. Sah-sah saja mereka melakukan itu, yang penting harus sesuai aturan”, terangnya.

Ishak menambahkan, apabila ada tumpang tindih  kewenangan atau menimbulkan keresahan, DPRD bisa saja memanggil PT Temri, “Terkait inisiatif DPRD Kotamobagu untuk memanggil PT. Temri, apabila ada tumpang tindih kewenangan atau menimbulkan keresahan maka DPRD Kotamobagu akan memanggil untuk mencari apa motivasinya”, tutup Ishak.(mep)

Detail online

By Unknown on 21.21. Dibawah rubrik hotnews , kotamobagu , politik . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response